Jakarta, Rabu 31 Desember 2025 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih adanya praktik swadaya yang dilakukan TNI dalam memobilisasi peralatan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Kondisi tersebut dinilai tidak semestinya terjadi, mengingat anggaran penanganan bencana telah tersedia dalam APBN 2025.
Said meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertindak lebih cepat dan responsif dalam merumuskan serta menyalurkan kebijakan anggaran, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
“Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden,” ujar Said Abdullah kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Menurut Said, APBN 2025 masih menyisakan dana on call sekitar Rp500 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan bencana di Sumatera. Oleh karena itu, ia menilai keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan alasan bagi TNI untuk menanggung beban operasional secara swadaya.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini menegaskan, BNPB sebagai lead sector penanggulangan bencana seharusnya mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran secara cepat kepada Kemenkeu.
“Menkeu pasti bisa merespons cepat bila BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk dukungan bagi TNI AD saat membangun jembatan bailey,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Said menjelaskan, jembatan bailey merupakan infrastruktur darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang berperan vital membuka akses daerah terdampak bencana yang terisolasi akibat banjir, longsor, atau gempa bumi.
Anggota DPR RI asal Madura ini menilai, kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar dan seharusnya dapat direalisasikan dengan cepat jika koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan optimal.
“Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey tidak terlalu besar. Ini bisa dilakukan lebih cepat jika koordinasi antarinstansi berjalan baik,” ujarnya.
Legislator asal Sumenep, Jawa Timur, itu menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pola koordinasi penanganan bencana. Ia mengingatkan agar keselamatan rakyat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.
Said juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI AD yang tetap bergerak memobilisasi sumber daya demi membantu masyarakat terdampak. Ia sekaligus mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah pengadaan jembatan bailey guna mempercepat pemulihan daerah terisolasi.
Selain dana on call, Said mengungkapkan bahwa APBN 2025 juga menyediakan alokasi anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat dimanfaatkan melalui penerbitan peraturan presiden.
“Anggaran penanganan bencana sebenarnya tersedia. Kuncinya ada pada koordinasi cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkasnya. (Den)
Komentar