News Satu, Surabaya, Jumat 31 Maret 2017- Dalam hal munculnya polemik antara taksi konvensional dengan taksi berbasis aplikasi online, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi terkait dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016.
Dalam surat rekomendasi tersebut ada tiga hal, yakni Pertama KPPU meminta Pemerintah menghapus kebijakan penetapan tarif batas bawah dan merekomendasikan agar mengatur penetapan tarif batas atas. Kedua, KPPU menyarankan agar Pemerintah tidak mengatur kuota atau jumlah armada, baik taksi konvensional maupun yg berbasis aplikasi online. Ketiga, menyarankan Pemerintah untuk menghapus kebijakan STNK taksi online yang diharuskan atas nama badan hukum.
“Inovasi yang menguntungkan tentu harus didukung. Boleh diatur, namun bukan untuk dibatasi atau malah dihambat,” kata Aru Armando, Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD KPPU) Surabaya, Jumat (31/3/2017).
Menurutnya, penetapan tarif batas bawah membuat pelaku usaha taksi tidak dapat melakukan akselerasi untuk memberikan tarif yang kompetitif. Jika tidak adanya tarif batas bawah, memunculkan kekhawatiran akan potensi diabaikannya faktor keamanan dan kenyamanan, maka Pemerintah dapat membuat aturan yang rinci mengenai standar pelayanan minimum.
Selain isu soal kenyamanan dan keamanan, juga ada ke khawatian munculnya praktik penerapan tarif jual rugi (tarif terlalu murah dibawah biaya pokok minimum) oleh penyedia layanan transportasi.
“Jika ada penyedia layanan transportasi taksi, tidak peduli konvensional atau online, jika melakukan praktik itu tentu akan diproses oleh KPPU sesuai UU No.5 Tahun 1999. Jika terjadi praktik seperti itu, dalam hukum persaingan usaha dikenal sebagai praktik predatory pricing, atau praktik jual rugi,” ungkapnya.
Namun demikian lanjut Aru, berbanding terbalik dengan rekomendasi penghapusan tarif batas bawah, tarif batas atas justru diperlukan untuk melindungi konsumen dari potensi eksploitasi tarif oleh penyedia layanan tranportasi.
“Justru tarif batas atas ini menjadi ranah pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan atas operaional layanan transportasi,” pungkasnya. (N10)
Komentar