oleh

Gruduk Kantor DPRD, Aktivis Desak Kadis PUPR Nias Utara Dicopot

News Satu, Nias Utara, Selasa 13 Februarai 2018- Sejumlah Aktivis mendatangi kantor DPRD Nias Utara, Porvinsi Sumatera, Selasa (13/2/2018), kedatangan mereka tidak lain untuk mendesak agar Yulius Zai, Kepala Dinas PUPR Nias Utara dicopot dari jabatannya. Sebab, sejak menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR banyak ditemukan berbagai persoalan dan kejanggalan dalam pembangunan fisik tahun 2017.

Bahkan, pembangunan atau proyek di Dinas PUPR diduga tidak berkualitas hingga di indikasikan adanya konspirasi yang mengakitbakan sarat korupsi. Oleh karena itu, para aktivis ini mendesak DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Nias Utara untuk mengganti Kepala Dinas PUPR.

“Banyak sekali pekerjaan proyek yang tidak sesuai, bahkan terindikasi adanya dugaan korupsi dalam pekerjaan proyek tersebut,” ujar Haogomano Zega, Korlap Aksi Aktivis Anti Korupsi, Selasa (13/2/2018).

Tidak hanya itu saja, Haogomano Zega juga memberikan contoh pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spek, yakni pembangunan tribun Nias Utara yang menelan anggaran Rp 4 miliar tahun 2017, hingga kini masih belum rampung dan diduga ada mark up anggaran.

“Kemudian Kantor BKD Nias Utara senilai Rp 2 miliar belum finishing dan diperkirakan baru mencapai 60%. Selain itu pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati senilai Rp 2 miliar belum juga rampung, dan kini hanya terlihat tiang dan atap yang berdiri,” bebernya kepada wakil rakyat yang duduk di Parlemen.

Menanggapi tuntutan para aktivis tersebut, Ketua DPRD Nias Utara Fo’anoita Zai mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para aktivis Anti Korupsi.

“Jadi biar teman-teman dari Komisi C yang akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut untuk dijadikan bahan dengar pendapat dengan dinas terkait,” ujarnya di depan para Aktivis Anti Korupsi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Aktivis Anti Korupsi di Kabupaten Nias Utara untuk segera menyampaikan bukti-bukti temuan di lapangan secara mendetail guna dijadikan bahan dalam pembahasan dengan Dinas PUPR.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Dinas PUPR, jadi tolong segera serahkan data-datanya dan bukti-butki dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spek hasil dari investigasi para Aktivis Anti Korupsi diserahkan ke Komisi C,” pungkasnya. (N. Zega)

Komentar