Pemerintah tambah Iskandar ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan karhutla.
“Kalau paradigmanya ke penanggulangan tentu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal jika karhutla sudah terjadi,” tandasnya.
Program pencegahan karhutbunlah berbasis klaster di OKI mengikutsertakan 27 perusahaan pemegang konsesi, pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan.
“Mereka didorong untuk terlibat aktif membina masyarakat desa di sekitar konsesi, melakukan deteksi dini, dan juga pemadaman dini,” terangnya.
Program ini tambahnya juga diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” kata Bupati.
Manajer Partnership for governance reform Glady Hardiyanto, mengatakan proyek penguatan kapasitas penanggulangan kebakaran berbasis klaster secara terpadu ini melibatkan pemerintah, swasta dan non pemerintah serta masyarakat.
“Upaya-upaya Pemberdayaan masyarakat desa dikawasan gambut dan mangrove, jugaTata kelola lingkungan, konservasi dan rehabilitasi gambut dan mangrove secara terpadu,” jelasnya.
Program ini tambahnya juga ditujukan untuk memperkuat regulasi dari level desa, kabupaten dan provinsi.
“Agar muncul regulasi dan kebijakan terintegrasi antar lini dalam pencegahan karhutlah,” tutupnya. (Hasan)
Comment