News Satu, Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis 1 November 2018- Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Initiative adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial melalui Perpres No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun berbagai kebijakan, terkait perencanaan maupun pemanfaatan tata ruang di Kabupaten OKI. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga bermanfaat besar dalam mereduksi konflik tumpang tindih data dan mempercepat proses perizinan daerah.
Dibantu Lembaga ICRAF, World Agroforestry Centre bersama dengan World Resource Institute Indonesia yang berinisiatif dalam percepatan proses pelaksanaan kebijakan tersebut dengan sasaran utama memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola basis data untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan sistem satu peta di tingkat provinsi serta kabupaten yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten OKI.
Hal ini diungkapkan, Arga Pandiwijaya selaku peneliti bidang Remote Sensing dan GIS saat Lokakarya Latih, Pengembangan Basis Data Geospasial Tahap Kompilasi untuk Implementasi Kebijakan Satu Peta yang bertempat di aula sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten OKI, Kamis (1/11/2018).
Arga menjelaskan, bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan selama tiga hari sejak 30 Oktober-1 November 2018. Sebelumnya telah dilaksanakannya tahap pertemuan pemahaman pertama pada Agustus lalu. “Kini kita pada tahap lanjutan, dimana peserta adalah Pokja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang terdiri dari berbagai OPD di OKI,” tuturnya. baca selengkapnya
Comment