Pamekasan, Sabtu 26 September 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memastikan sektor infrastruktur dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto, mengatakan tidak seluruh usulan yang disampaikan fraksi DPRD dapat direalisasikan secara penuh karena keterbatasan anggaran. Namun, pemerintah daerah bersama legislatif berkomitmen mengutamakan program-program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan layanan kesehatan menjadi dua sektor yang paling banyak mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan APBD tahun ini.
“Eksekutif dan legislatif memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan infrastruktur yang harus menjadi prioritas pembangunan ke depan,” ujar Sukriyanto, Sabtu (26/9/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah program yang masuk dalam daftar prioritas meliputi perbaikan jalan desa, jalan poros antarwilayah, hingga pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang dinilai mendesak untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkab Pamekasan, lanjutnya, akan menentukan titik-titik pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan riil di lapangan agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami akan memprioritaskan lokasi yang paling membutuhkan, baik untuk jalan desa, jalan poros maupun jembatan yang kondisinya mendesak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Pamekasan, Ismail, mengungkapkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 saat ini memasuki tahap teknis antara komisi-komisi DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja.
Setelah tahap tersebut selesai, pembahasan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.
Menurut Ismail, seluruh masukan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan pembahasan bersama guna memastikan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Semua masukan dari fraksi akan dibahas secara mendalam bersama Badan Anggaran dan TAPD sebelum diputuskan dalam paripurna,” ujarnya.
DPRD dan Pemkab Pamekasan menargetkan pembahasan Perubahan APBD 2026 rampung pada akhir September sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proses pembahasan dilakukan secara intensif, termasuk hingga malam hari, agar penetapan anggaran dapat selesai tepat waktu dan program pembangunan segera dijalankan.
Fokus pada sektor kesehatan dan infrastruktur dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan. (Yudi)
