News Satu, Pamekasan, Kamis 29 April 2021- Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, H. Baddrut Tamam, merasa geram dan tak nyaman dengan berbagai tudingan yang mengarah pada polemik dugaan kasus melanggar hukum pada pengadaan Mobil SiGAP.
Bahkan secara terang-terangan, pihaknya sampaikan ketidaknyamanan aksi demonstrasi terkait mobil SiGAP yang dilakukan aktivis di depan kantor KPK Jakarta beberapa hari lalu. Kesempatan untuk buka bukaan Itu dilakukan Bupati Pamekasan, saat sambutan dalam Rakor Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI yang merupakan Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Kabupaten Pamekasan, dengan bertempat di Mandhepa Agung Ronggosukowati.
Dalam Rakor yang diikuti oleh Ketua DPRD Pamekasan bersama 10 orang anggotanya, seluruh pimpinan OPD, camat dan organisasi kepala desa se-Pamekasan. Secara Khusus hadir Direktur Pencegahan Direktorat III Wilayah II Kordinasi dan Supervisi KPK, Edy Suryanto, bersama Septa Adiwibawa.
Untuk menunjukkan kegeramannya, Baddrut Tamam saat itu mengungkapkan aksi LSM tertentu yang melakukan demo di kantor KPK beberapa waktu lalu. Mereka kembali mempermasalahkan tentang pengadaan 187 Mobil SiGAP yang memang dimunculkan sebagai program layanan kesehatan gratis pada semua desa. Saat itu, Mereka dalam aksinya minta KPK memeriksa Bupati dan Kepala Desa selaku penerima mobil SiGAP tersebut.
Betapa tidak heran baginya, sebab pelaksanaan pengadaan mobil SiGAP, telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Di hadapan pejabat KPK, Baddrut kembali menegaskan bahwa pihaknya telah menjamin semua proses pengadaan oleh OPD terkait bersih dan telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Comment