“Saya pastikan kepada OPD bahwa kita ini bersih. Penting ini saya sampaikan kepada pejabat KPK karena isunya di desa-desa, Pak Bupati mau ditangkap, bahkan isunya juga beberapa Kades juga mau ditangkap. Saya sudah tahu siapa aktornya. Saya sudah tahu siapa yang menggerakkan,” tukasnya, Kamis (29/4/2021).
Bahkan dari berbagai laporan dan informasi saat diterimanya dari sumber yang dipercayainya, orientasi orang yang melakukan aksi demo di depan kantor KPK saat itu, hanya faktor politik. Nah dari laporan dan aksi demo yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut, Bupati Baddrut Tamam dengan tegas akan menghadapinya alias pasang badan.
“Karenanya di pemerintahan ini seluruh OPD saya perintahkan di jam kerja tidak boleh menerima tamu yang tidak ada korelasinya dengan perbaikan kinerja. Kalau ada kerja aparatur sipil yang tidak baik, NGO bisa datang langsung ke Bupati karena yang dipilih oleh rakyat itu bupati, bukan Kepala Dinas,” ungkapnya lagi.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pamekasan, Baddrut menerangkan bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi cukup baik. Lalu secara gamblang dibeberkannya berbagai capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi KPK di Bumi Gerbang Salam.
“Pada tahun 2019 capaian kita ini 73 %, sedangkan capaian Provinsi Jawa Timur waktu sebesar 81%. Kita selisih sekitar 4%. Kemudian kita menjadi peringkat ke 29 nasional. Di tahun 2020 kita naik jadi 77 %, kita peringkat ke 18 nasional,” tuturnya. (Yudi)
Comment