News Satu, Pamekasan, Senin 26 Juli 2021- Rencana Pemerintah yang akan melakukan revisi PP 109 tahun 2021 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mendapat tanggapan banyak pihak. Bahkan ada beberapa penolakan kalangan tertentu apabila dilakukan di masa Pandemi ini.
Tak ayal jika juga ada kepala daerah yang langsung merespon kebijakan pemerintah pusat tersebut. Salah satunya yakni Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam yang sempat dilontarkan di beberapa media nasional akhir pekan ini.
Dijelaskannya, untuk saat ini posisi tembakau rakyat dalam kondisi dilematis. Sehingga dinilai untuk revisi PP 109 kurang bijak jika diberlakukan dalam waktu dekat.
“Dipertahankan kayaknya mau mati, tidak dipertahankan banyak masyarakat yang masih bergantung hidupnya dari bertani tembakau, nah ini yang harus kita sikapi secara bijak,” ungkapnya. Senin (26/7/2021).
Bupati Baddrut juga mengungkapkan di mata masyarakat, tanpa revisi PP 109, para petani dan pengusaha tembakau sudah terbebani peraturan pemerintah dan kenaikan tarif cukai 2020 lalu.
Ditambah juga dengan rasa pesimistis pada musim tanam seperti tahun ini, jadi apabila revisi PP 109 diberlakukan, belum terlalu efektif. Namun, Jika dipaksakan, pemerintah harus memikirkan produk alternatif tembakau, sehingga tidak mematikan posisi petani tembakau yang merupakan, sumber pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau.
Mas Tamam sapaannya, juga menyatakan, penurunan prevalensi merokok akan lebih efektif melalui jalur pendidikan. Jadi bukan dari metode larangan melalui layanan iklan saja.
“Efektifitas gambar dan pelarangan iklan rokok tidak terlalu efektif dalam menurunkan prevalensi merokok, karena prevalensi merokok lebih efektif dengan pendidikan, perilaku hidup serta lingkungan yang baik. Anda tidak mungkin tidak merokok karena lingkungan anda adalah perokok, kecuali anda sadar bahwa merokok itu tidak baik dimana ini didapat dari pengetahuan dan perilaku individual,” ungkapnya.
Pasalnya, yang paling utama saat ini, keberlangsungan kehidupan rakyat pada masa pandemi ini, sehingga revisi peraturan tersebut bisa dikaji ulang. Pasalnya, lebih penting memikirkan kemaslahatan masyarakat petani tembakau dan keberlangsungan IHT Kedepan.
“Jelas akan saya perjuangkan, dalam hal kaji ulang terhadap Revisi PP 109. Bagaimana pun petani tembakau kita berkontribusi cukup besar terhadap APBD kita, termasuk IHT nya. Petani tembakau kita berkontribusi besar secara tidak langsung terhadap perputaran ekonomi di Pamekasan dan terhadap APBD yang berasal dari Cukai Hasil Tembakau,” ulasnya.(Yudi)
Comment