AMPD Duga Ada Korupsi Program Bantuan Kandang Ayam Kecamatan Kadur pada Tahun 2018

News Satu, Pamekasan, Selasa 19 Oktober 2021- Sejumlah pemuda dan Gabungan mahasiswa yang menamakan dirinya, Aliansi Mahasiswa Pembangun Desa (AMPD) menuding adanya dugaan praktik korupsi di kecamatan Kadur, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Bahkan mereka telah mengaku telah mengklarifikasi hal tersebut dalam kesempatan audiensi bersama pihak terkait pada Senin (18/10/2021) kemaren, di Kantor Kecamatan setempat.

Selama ini AMPD terus mempertanyakan terkait hasil laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) Program pemerintah yang di gelontorkan di Kecamatan Kadur. Terutama mengenai adanya dugan penyelewengan program bantuan pembuatan kandang ayam yang terjadi pada 2018 silam.

Pasalnya, bagi mereka, dari pola bantuan paket pembuatan kandang ayam itu, terindikasi adanya pemotongan dana oleh oknum. Yakni sebesar seratus ribu dari jumlah lima ratus ribu yang seharusnya utuh diterima oleh Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTMP) setempat.

Baca Juga :  Ini Cara Dinkes Pamekasan Akuratkan Data Stunting di Masyarakat 

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Aliansi Mahasiswa Pembangun Desa (AMPD), Junaidi saat dikonfirmasi media. Bahkan pihaknya menyampaikan dugaan adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme itu dilakukan secara berjamaah. Saat proses penyaluran bantuan paket pembuatan kandang ayam, khususnya yang dilakukan di Desa Bangkes.

“Seharusnya dalam pendistribusian bantuan tersebut, seluruh RTMP harus menerima utuh tanpa adanya sunatan dari Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK),” tegasnya, Selasa (19/10/2021).

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Bangkes melalui Sekretaris Desa, Haliluddin mengatakan seharusnya dalam pertemuan tersebut menghadirkan dan melibatkan seluruh desa. Khususnya yang berada di Wilayah kecamatan Kadur, jadi bukan hanya berhadapan dengan pihaknya saja.

“Lalu kenapa temen-temen AMPD hanya melibatkan satu desa, yakni desa bangkes. Desa yang lain kan ada.” Kata Sekdes Bangkes itu.

Baca Juga :  Jelang Pemilu, Polsek Pademawu Pamekasan Gelar Safari

Sehingga dengan begitu menurutnya akan lebih gamblang dalam menelisik permasalahan yang terjadi nantinya. Mengingat praktik di lapangan saat itu, yang ada di setiap desa setempat, dianggap sama dan tidak ada masalah yang terjadi.

Mendengar itu, ketua AMPD kembali mendesak kordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) disaat yang sama memaparkan hasil musyawarah dan persetujuan dari RTMP. Agar semua terang benderang dan akan lebih jelas duduk permasalahan yang terjadi saat pendistribusian tersebut.

“Ini jelas-jelas ada unsur korupsi dalam program ini dengan acuan, pihak pemerintah tidak bisa memberikan hasil autentik kepada kami,” impalnya.

Bagi para mahasiswa tersebut pertemuan kala itu, tidak menemukan titik terang yang jelas, sehingga persoalan ini tidak akan cukup selesai di lingkup Kecamatan. “Kami akan bawa kasus ini ke ranah yang lebih tinggi yakni Kejari Pamekasan,” tukasnya di hadapan Camat Kadur, Sekertaris Desa Bangkes, kordinator UPKK dan TKSK Kecamatan Kadur.(Yudi)

Komentar