News Satu, Pamekasan, Senin 23 Agustus 2021- Pemerintah Kabupaten Pamekasan Jawa timur terus mendorong berbagai program pembangunan bagi masyarakat. Bahkan secara khusus Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam menekankan kehadiran pemerintah daerah dalam setiap sendi kehidupan masyarakat melalui dua langkah jitu.
Menurutnya, langkap pertama itu yakni dengan penguatan pelayanan atau service. Artinya, setiap Aparatur Sipil Negara atau ASN harus punya semangat melayani dengan prima masyarakatnya.
Terutama ditingkatan Kelurahan maupun desa di seluruh pelosok Kecamatan Bumi Gerbang Salam. Sehingga segenap masyarakat akan sangat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan administratif dan substantif dikesehariannya.
Lalu ditambahkan, yang kedua adalah wujudkan stabilitas daerah terutama di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Sehingga pola komunikasi dan kerukunan elemen masyarakat akan baik untuk mendukung pembangunan daerah yang merata.
“Terutama dimasa pandemi sekarang yang dincang dengan adanya hoaks di tengah masyarakat yang juga berpengaruh pada stabilitas warga,” ungkapnya, Senin (23/8/2021).
Ditambahkan, sikap pesimis harus dilawan dengan pola pelayanan yang baik. Bahkan harus dikuatkan dengan berbagai kemudahan yang diberikan pada masyarakat.
“Juga beri harapan yang baik, serta bisa digratiskan dalam berbagai pelayanan yang diberikan,” katanya.
Harapannya semua kedepan setelah dari berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan kelurahan Kecamatan Pamekasan Kota, bisa di ketuk tularkan pada desa. Baik melalui ikatan kepala desa atau Ikasa dan Persatuan Kepala Desa atau Perkasa kabupaten Pamekasan.
“Sehingga dari lembaga itulah menjadi pioner pelayanan gratis untuk desa lainnya di Bumi Gerbang Salam,” tukasnya.
Salah satu pelayanan yang menurut Bupati Baddrut harus prima yakni, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Pasalnya, mengingat begitu pentingnya data tersebut sehingga harus benar-benar merata dan menyeluruh.
“Berapa pentingnya kepemilikan KTP dan kartu identitas lainnya untuk masyarakat sebagai wujud pengakuan negara kepada penduduk dan warga negara,” ujarnya.
Belum lagi dipaparkannya, semua jenis program bantuan dan pendataan dari pemerintah memerlukan data valid. Yakni diantaranya pasti akan didasarkan pada identitas kependudukan tersebut juga.(Yudi)
Comment