Pamekasan, Sabtu 18 Juli 2026 | News Satu – Transformasi komunikasi publik di lingkungan pemerintahan terus didorong seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan pembuatan konten digital bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penyampaian informasi pemerintah lebih efektif, cepat, dan mudah diakses publik.
Pelatihan yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan itu dilaksanakan di dua lokasi, yakni Aula Pendopo Budaya Wakil Bupati Pamekasan dan Aula Inspektorat Pamekasan di Jalan Jokotole. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan OPD yang bertugas mengelola komunikasi publik dan media sosial instansi.
Kepala Diskominfo Pamekasan, Muttaqin, mengatakan peningkatan kemampuan produksi konten digital menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini didominasi platform digital.
Menurutnya, setiap OPD dituntut mampu menyampaikan program, kebijakan, dan pelayanan pemerintah secara informatif, menarik, serta mudah dipahami masyarakat melalui kanal media sosial resmi masing-masing.
“Di era digital seperti sekarang, pemerintah tidak bisa menghindari media sosial. Justru media sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan berbagai program dan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat,” ujar Muttaqin, Sabtu (18/7/2026).
Ia menjelaskan, pelatihan tersebut dirancang agar peserta mampu memproduksi konten berkualitas tanpa harus bergantung pada peralatan mahal. Pemanfaatan telepon seluler dinilai sudah cukup untuk menghasilkan materi informasi yang layak dipublikasikan apabila didukung kemampuan pengemasan konten yang baik.
“Dengan pendekatan tersebut, setiap OPD diharapkan dapat lebih aktif mempublikasikan berbagai kegiatan, inovasi, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan secara berkelanjutan,” tandasnya.
Muttaqin menegaskan keterbatasan perangkat bukan lagi menjadi alasan untuk tidak menghadirkan informasi kepada masyarakat. Yang lebih dibutuhkan adalah kreativitas, kemampuan bercerita, dan konsistensi dalam mengelola komunikasi publik.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan di lingkungan kerja masing-masing sehingga informasi mengenai program pemerintah dapat tersampaikan secara utuh, akurat, dan mudah dipahami masyarakat,” tambahnya.
Penguatan kapasitas komunikasi digital aparatur pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses.(Yudi)
