Pamekasan, Kamis 30 Oktober 2025 | News Satu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah nyata itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama bersama PT PLN UP3 Madura dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, di Pendopo Ronggosukowati.
Acara penting tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, Wakil Bupati H. Sukriyanto, Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi, Kepala BPN Pamekasan Sugiyanto, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kesepakatan ini mencakup pengelolaan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pembayaran rekening listrik pemerintah daerah, serta integrasi data pertanahan dan perpajakan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi tata kelola administrasi publik.
Bupati KH Kholilurrahman menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini menjadi tonggak penting dalam mengoptimalkan PAD serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kerja sama ini untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Kholilurrahman, Kais (30/10/2025).
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Pamekasan ingin memastikan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Optimalisasi pemungutan pajak ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Semua pihak, termasuk masyarakat, berperan penting dalam membangun daerah,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan optimismenya bahwa sinergi ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan pajak dan sektor pertanahan.
Kolaborasi Pemkab, PLN, dan BPN diharapkan dapat mempercepat layanan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Selain itu, PAD yang meningkat akan digunakan untuk mendanai program-program kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kami ingin pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Yudi)
Komentar