Pamekasan, Senin 7 September 2026 | News Satu- Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan responsif, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengambil langkah strategis dengan mengaktifkan kembali saluran pengaduan khusus bagi warga.
Kebijakan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Program tersebut dirancang untuk mempermudah warga menyampaikan keluhan, laporan, maupun masukan terkait pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Mulai dari persoalan infrastruktur, sampah, fasilitas umum, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan yang disiapkan pemerintah daerah.
Menurut Kholilurrahman, sistem pengelolaan pengaduan akan melibatkan tim staf yang bertugas melakukan verifikasi dan tindak lanjut terhadap setiap laporan yang masuk. Dengan mekanisme tersebut, setiap aduan akan diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Pengelolaan aduan akan dilakukan oleh staf. Laporan yang bisa diselesaikan langsung akan ditangani, sementara persoalan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut akan diteruskan kepada Sekretaris Daerah maupun perangkat daerah terkait,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak boleh bersikap eksklusif atau menutup diri dari kritik serta masukan publik. Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil di lapangan karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan setiap hari.
Karena itu, laporan warga dinilai memiliki peran penting sebagai sumber informasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi hambatan pembangunan yang masih terjadi di berbagai wilayah.
“Pemerintah tidak boleh eksklusif. Keterbukaan komunikasi dengan masyarakat sangat membantu kami memahami berbagai hambatan pembangunan yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Kholilurrahman mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai kepala daerah, dirinya kerap menerima laporan langsung dari masyarakat melalui nomor pribadinya. Setiap hari, rata-rata terdapat beberapa aduan yang masuk, mulai dari persoalan sampah, jalan rusak, drainase, hingga kondisi jembatan yang membutuhkan perhatian segera.
Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Menurutnya, mekanisme tersebut terbukti efektif dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Banyak laporan yang langsung saya teruskan kepada dinas terkait dan alhamdulillah dapat segera ditangani,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap keberadaan saluran pengaduan tersebut tidak hanya menjadi tempat penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Kebijakan ini juga mencerminkan semakin kuatnya tren pemerintahan modern yang mengedepankan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan dibukanya kembali kanal aduan warga, Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin kuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. (Yudi)
