Pemkab Pamekasan Hancurkan Ribuan Miras Di Ronggosukowati

Pamekasan, Rabu 11 Februari 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten Pamekasan menunjukkan komitmen tegas dalam memerangi peredaran minuman keras. Sebanyak 2.937 botol miras dari berbagai merek dimusnahkan secara terbuka dengan cara dilindas menggunakan alat berat oleh Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman di Lapangan Nagara Bhakti Ronggosukowati.

Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol itu bukan sekadar agenda seremonial. Aksi tersebut menjadi simbol kuat perang terhadap peredaran miras di wilayah berjuluk Bumi Gerbang Salam. Di hadapan media dan undangan yang hadir, Bupati KH Kholilurrahman menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk “shock therapy” bagi pelaku usaha yang masih berani menyediakan maupun memperjualbelikan minuman keras di Pamekasan.

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini peringatan keras. Tidak boleh ada ruang bagi peredaran miras di Pamekasan,” tegasnya, Rabu (11/2/2026).

Ia menyampaikan, pemerintah daerah bersama ulama dan aparat penegak hukum memiliki komitmen bersama untuk menjaga ketertiban sosial. Kolaborasi ini menjadi fondasi dalam membangun stabilitas daerah sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Bupati juga mengingatkan pengusaha hotel, rumah makan, kafe, dan tempat hiburan lainnya agar memastikan usahanya bersih dari peredaran minuman keras. Ia meminta Polres, Satpol PP, serta aparat terkait untuk terus memperkuat pengawasan dan melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran.

Menurutnya, tren penegakan hukum di Pamekasan menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kesadaran masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam mematuhi aturan dinilai semakin meningkat, sejalan dengan komitmen menjaga ketertiban umum.

Ke depan, Kholilurrahman berharap sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh ulama, dan masyarakat semakin solid. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara ulama dan negara merupakan kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan daerah.

“Ulama dan pemerintah harus berjalan beriringan. Stabilitas terjaga, pembangunan pun bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (Yudi)