Pamekasan, Kamis 17 September 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mengajukan tambahan kuota Pertalite hampir 23 ribu kiloliter (KL) kepada pihak terkait. Tambahan kuota tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan hingga akhir tahun 2026 di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi di Kabupaten Pamekasan serta munculnya kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan Pertalite menjelang penghujung tahun.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Pamekasan, Sri Puji Harijani, mengatakan kuota Pertalite yang dialokasikan untuk Pamekasan sepanjang 2026 mencapai 75.430 KL atau setara sekitar 198 KL per hari.
Menurutnya, berdasarkan data penyaluran yang dihimpun pemerintah daerah, distribusi Pertalite hingga Mei 2026 telah mencapai 29.776 KL.
Pemkab menilai kebutuhan BBM bersubsidi akan terus meningkat seiring aktivitas ekonomi masyarakat dan mobilitas kendaraan yang cenderung naik pada semester kedua tahun berjalan.
“Jika usulan tambahan kuota yang diajukan Pemkab dapat dipenuhi sesuai kebutuhan daerah, pasokan Pertalite diperkirakan cukup hingga akhir tahun,” ujar Sri Puji Harijani, Kamis (17/9/2026).
Selain mengupayakan tambahan kuota, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
Pemkab meminta seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Pamekasan lebih selektif dalam melayani transaksi Pertalite menggunakan barcode, terutama pembelian dengan jeriken dalam jumlah yang dinilai tidak wajar.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat berdampak pada terganggunya pasokan bagi masyarakat yang berhak menerima.
“Kami mengimbau seluruh SPBU agar tidak sembarangan melayani pembelian menggunakan barcode dengan jeriken dalam jumlah di luar batas kewajaran,” tegasnya.
Pemkab juga mengungkap bahwa persoalan ketersediaan Pertalite di lapangan tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan kuota yang diberikan pemerintah pusat atau Pertamina.
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah SPBU di Pamekasan kerap mengalami kekosongan stok menjelang akhir bulan akibat pengelolaan distribusi internal yang kurang optimal.
Menurut pemerintah daerah, kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memicu antrean panjang dan menimbulkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat.
Karena itu, selain mendorong penambahan kuota, Pemkab Pamekasan juga meminta pengelola SPBU meningkatkan manajemen distribusi agar pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia secara merata hingga akhir periode penyaluran.
Pemerintah daerah berharap kombinasi antara tambahan kuota dan pengawasan distribusi yang lebih ketat dapat menjaga stabilitas pasokan Pertalite serta mencegah terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Pamekasan hingga akhir 2026. (Yudi)
