News Satu, Pamekasan, Kamis 3 Desember 2020- Warga Keluarga Kolpajung, Kecamatan Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, luruk kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Kamis (3/12/2020). Kedatangan mereka tidak lain mempertanyakan kinerja dan prosedur kelayakan dalam pengelolaan Sampah di perkotaan. Khususnya di kawasan pasar induk Kolpajung, Pamekasan Jawa Timur.
Pasalnya, warga sekitar menilai adanya kesengajaan dari pihak DLH yang membiarkan sampah terbengkalai dan tak terurus selama berhari-hari. Bahkan, hingga menimbulkan bau busuk dan menyengat sehingga dapat menimbulkan polusi udara serta bisa mengganggu kesehatan warga.
Tak hanya itu, penempatan bak sampah portabel yang ada di gang sempit itu juga, dinilai warga sembarangan dan tak terurus. Terlihat, selama ini hingga memakan badan jalan dari jalur samping pasar yang yang kerapkali digunakan warga sebagai akses utama menuju pemukiman di belakang pasar itu.
Direktur LBH Pusara, Marsuto Alfianto SH, Wakil dari warga Kolpajung menjelaskan, keluhan warga ini harusnya menjadi perhatian Pemkab dan segera dicarikan solusi. Apapun alasannya ketidaknyamanan dan rasa terganggu dari serupa warga negara merupakan tanggung jawab Pemkab untuk memberi solusi.
“Selain tumpukan sampah yang terbengkalai menumpuk mengeluarkan bau tidak sedap dan sumber penyakit, juga akses jalan warga tertutup oleh bak truk penampungan sampah yang sengaja ditaruh di badan jalan pemukiman,” tandasnya pada Kepala DLH Kabupaten Pamekasan.
Sebab, selama ini, sampah yang ada di lokasi, bukanlah sampah rumah tangga saja. Melainkan juga mayoritas dari sampah pasar yang pastinya berjumlah besar dengan volume Berton ton setiap harinya.
“Kami ditunjuk Warga sekitarnya untuk menyampaikan dan meminta solusi pasti dari Pemkab Pamekasan melalui DLH sebagai pihak yang bertupoksi tersebut,” ungkapnya pada media usai pertemuan.
Sementara, Kepala DLH Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir berkilah seperti biasa, dengan jawaban normatifnya bahwa selama ini memang ada upaya perubahan paradigma bersama yang dilakukan Pemkab. Terutama dalam pengelolaan lingkungan dan sampah melalui TPS 3R yang sudah dicanangkan serta diharap berjalan masif.
Dengan konsep ini, menurutnya setiap warga dan desa berkewajiban untuk mengelola sampahnya dari rumah tangga hingga ke pengelolaan di TPS. Barulah dari TPS itu akan di angkut dengan truk sampah milik DLH menuju TPA Angsanah.
“Pak Bupati beserta jajaran terkait sudah mencanangkan pembuatan TPS 3R disetiap Desa dan Kelurahan di Pamekasan. Namun karena adanya refocusing anggaran sebesar 14 milyar, karena pandemi akhirnya tertunda,” dalihnya.
Diimbuhkan ya pula memang dalam beberapa Minggu terakhir ini, pihaknya sedang menegakkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di setiap kelurahan di Kota. Bahkan, sekali lagi Pihaknya tekankan bahwa, bagi masyarakat yang tidak kooperatif terkait upaya itu, sengaja akan dibiarkan begitupun dengan sampah rumah tangga yang ditimbulkannya.
“Gerakan ini sebenarnya sudah diinstruksikan dari pusat dan kami di daerah juga harus melakukan. Melalui upaya provokasi pada warga untuk mau berperan dalam TPS 3R itu,” tandasnya. (Yudi)
Comment