News Satu, Pamekasan, Sabtu 24 Juli 2021- Pemerintah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB setempat telah melakukan upaya mitigasi untuk menangani kemungkinan dampak yang terjadi diberbagai jenis kebencanaan di Bumi Gerbang Salam. Salah satunya dalam upaya meminimalisir dampak dari kekeringan yang biasanya terjadi Setiap tahunnya.
Disinggung terkait upaya strategis kekeringan tersebut, Kalaksa BPBD Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir mengutarakan soal 3 upaya mendasar. Bahkan diakuinya telah matang dan siap dalam pembahasan anggaran yang sifatnya kebencanaan pada tahun 2021 ini.
Pasalnya secara teknis pihaknya berdalih, instansinya tidak bisa berwenang dalam membangun fasilitas dan prasarana dimaksud. Sebab persoalan kekeringan dan penyediaan air olehnya, hanya bisa bergerak setelah ada bencana kekeringan dengan tugas substitusi seperti droping air secara berkala. Sedangkan secara teknis sudah ada forum satuan tugas kebencanaan Pemkab yang sudah membahas soal bencana kekeringan dan lainnya.
“Strategi pertama yakni memanfaatkan air permukaan dengan cara water treatment plan. Caranya seperti membuat waduk atau air sungai,” ungkapnya.Sabtu (24/7/2021).
Lalu strategi kedua yakni dengan pola lebih kuat lagi melalui pola eksplorasi air dalam di Pamekasan. Itu harus dilaksanakan pihak Dinas PUPR atau PDAM dengan cara pengeboran pada lokasi tanah strategis.
Sedangkan pola yang terakhir, pemkab setempat melalui dinas terkait bisa dengan cara pemanfaatan lebih banyak sumber mata air di sekitar lokasi kekeringan. Lalu dialirkan sedemikian dengan program pipanisasi ke daerah rawan kekeringan yang ada.
“Kalau ini bisa dilakukan oleh setiap instansi teknis maka semua bisa mengurangi dampak kekeringan tahun ini,” tukasnya.
Diakuinya, semua pola strategis itu telah disampaikan konsep mitigasinya secara teknis pada instansi terkait. Bahkan dan secara tegas oleh setiap elemen yang terlibat, sudah disepakati dalam forum satgas kebencanaan yang langsung disaksikan Sekdakab Totok Hartono kala itu.
“Dengan demikian dipastikan gerakan besar itu bisa dilakukan pada anggaran tahun ini, sebab sudah matang dan disanggupi oleh sekdakab, Bappeda dan Badan Keuangan Daerah,” tuturnya.(Yudi)
Comment