Sumenep, Rabu 15 Juli 2026 | News Satu – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadikan persoalan krisis air bersih, kerusakan infrastruktur, dan akses pendidikan sebagai prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan daerah dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep, H. Hairul Anwar, ST, MT, mengatakan hasil reses menunjukkan tiga persoalan tersebut masih menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
“Reses merupakan bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Hairul, Rabu (15/7/2026).
Fraksi PAN menilai persoalan kekeringan masih menjadi tantangan serius yang setiap tahun dihadapi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan dan kepulauan. Menurut Hairul, penanganan yang dilakukan selama ini masih didominasi langkah-langkah darurat sehingga belum mampu memberikan solusi jangka panjang.
“Karena itu, pemerintah daerah didorong mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, jaringan irigasi, serta memperluas program pipanisasi air bersih hingga menjangkau desa-desa dan wilayah kepulauan,” tandasnya.
Selain pembangunan infrastruktur air, penghijauan kawasan kritis juga dinilai penting untuk menjaga cadangan air tanah dan mengurangi dampak kekeringan pada musim kemarau.
Beberapa wilayah yang disebut masih rutin mengalami kekurangan air bersih antara lain Kecamatan Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Saronggi, Talango, serta sejumlah desa lainnya.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah perlu menghadirkan solusi permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” tegas Hairul.
Selain persoalan air bersih, Fraksi PAN juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Menurut Fraksi PAN, jalan yang rusak berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mobilitas warga.
DPRD meminta pemerintah menjadikan pembangunan dan rehabilitasi jalan sebagai prioritas anggaran dengan tetap mengedepankan kualitas pekerjaan dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
“Kami masih menemukan jalan yang baru selesai dibangun namun dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur,” tukasnya.
Fraksi PAN juga menyoroti persoalan drainase yang dinilai belum optimal. Banyak saluran air mengalami pendangkalan, tersumbat, bahkan tidak berfungsi sehingga memicu genangan saat musim hujan dan mempercepat kerusakan jalan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperluas pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk memanfaatkan teknologi tenaga surya untuk wilayah kepulauan maupun daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
“Pada sektor pendidikan, masih tingginya angka anak putus sekolah berdasarkan data yang diterima selama pelaksanaan reses,” lanjutnya.
Faktor ekonomi keluarga, tuntutan bekerja, hingga memilih merantau disebut menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di sejumlah wilayah. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Fraksi PAN mendorong pemerintah memperluas program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, mengoptimalkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memastikan anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD.
“Investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Sumenep adalah investasi di bidang pendidikan. Karena itu sektor pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PAN juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan, Abd. Rahman.
“Kami berharap PAN berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (Robet)
