Probolinggo, Sabtu 29 November 2025 | News Satu- Pengadaan mobil Tosa tiga roda untuk menunjang program kebersihan Kota Probolinggo, Jawa Timur, menuai sorotan tajam dari sejumlah anggota DPRD.
Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Raperda APBD 2026, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Retno menghadapi serangkaian pertanyaan kritis terkait efektivitas, mekanisme pemanfaatan, hingga standar operasional kendaraan tersebut.
Program mobil Tosa yang sebelumnya diluncurkan Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin pada puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Taman Maramis, merupakan upaya memperkuat layanan kebersihan di seluruh RW. Targetnya mencakup 29 kelurahan di 5 kecamatan.
Namun dalam rapat Banggar, anggota DPRD mempertanyakan kesiapan teknis dan SOP penggunaan armada tersebut. Anggota Banggar dari Gerindra, Heri Poniman, menegaskan bahwa pengoperasian mobil Tosa harus berada dalam kontrol penuh DLH.
“Mobil Tossa itu harus gunakan SOP DLH. Jangan sampai kendaraan ini dipakai tanpa standar yang jelas,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Senada, politisi PKB Eko Purwanto menyoroti status kepemilikan armada Tosa. Ia meminta kendaraan itu diberi plat merah, agar tetap tercatat sebagai aset resmi pemerintah dan berada dalam pengawasan DLH.
“Kalau bisa mobil Tosa itu diberikan nopol plat merah supaya statusnya jelas dan tetap dipantau DLH. Standar dari pabrik sudah sesuai atau belum, apakah sudah konsultasi ke Wali Kota?” tanyanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menyoroti hambatan teknis lain—yakni jarak antara wilayah selatan seperti Wonoasih dan Kedungdalem ke TPA DLH yang cukup jauh. Ia khawatir operasional mobil Tosa menjadi tidak efisien.
“Wilayah dekat TPA tidak masalah. Tapi yang jauh pasti biaya operasionalnya naik. DLH harus mengkaji ulang. Namun saya tetap mendukung program ini karena sebelumnya juga sudah pernah dilakukan,” tandasnya.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani menutup rapat dengan meminta pembahasan dilanjutkan dalam rapat internal untuk memperdalam aspek teknis dan anggaran.
Program mobil Tosa ini digadang-gadang menjadi solusi percepatan penanganan sampah di tingkat RW, namun DPRD menilai pemerintah harus memastikan efektivitas, SOP, biaya operasional, serta status aset benar-benar matang sebelum dialokasikan dalam APBD 2026. (Bambang)
Komentar