Probolinggo, Minggu 2 November 2025 | News Satu- Legislator perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Hudana menegaskan agar Pemerintah Kota Probolinggo tidak mengurangi Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) untuk sekolah swasta.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan PKB Sekolah Kader Perubahan 2025. Nur Hudana yang akrab disapa Neng Dana menilai, pendidikan adalah sektor vital yang tidak boleh menjadi korban dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya minta agar anggaran BOSDA jangan sampai dikurangi. Kalau pun ada efisiensi, jangan di sektor pendidikan. Kegiatan seremonial lain yang tidak penting bisa dikurangi,” tegas Nur Hudana, Minggu (2/11/2025).
Sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PKB dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Mutaalimin Wonoasih, Nur Hudana menilai sekolah swasta memiliki peran besar dalam mencerdaskan masyarakat. Pengurangan dana BOSDA justru akan memperlemah akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan menengah ke bawah.
“Sekolah swasta itu banyak yang menjadi tumpuan rakyat kecil. Kalau BOSDA dikurangi, dampaknya langsung ke siswa,” ujarnya.
Dalam kegiatan resesnya, Nur Hudana juga menyerap aspirasi masyarakat yang menyoroti dua hal besar: infrastruktur dan pemerataan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Program PIP harus merata. Jangan sampai tebang pilih dalam penyalurannya,” tegas anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo itu.
Politisi perempuan yang sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPRD ini menegaskan, PKB akan terus memperjuangkan kebijakan pro-pendidikan, khususnya di level daerah, agar tidak ada lembaga pendidikan yang tertinggal.
“PKB selalu berada di garis depan memperjuangkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Pendidikan bukan beban, tapi investasi bangsa,” tandasnya. (Bambang)
Komentar