News Satu, Probolinggo, Kamis 19 Desember 2024- Proyek pembangunan Gerai UMKM di Jalan Raya Bromo, Kota Probolinggo, yang menelan anggaran Rp1,6 miliar, mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (19/12/2024), anggota dewan menemukan berbagai kekurangan signifikan yang berpotensi memengaruhi kualitas akhir proyek tersebut.
Gerai UMKM yang direncanakan menjadi pusat oleh-oleh khas Kota Probolinggo ini berlokasi strategis di kawasan Kademangan, dekat Terminal Bayuangga. Proyek yang disebut telah mencapai 85 persen pengerjaan tersebut, diharapkan menjadi ikon baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kota tersebut. Namun, temuan dalam sidak memunculkan kekhawatiran publik.
Anggota Komisi III DPRD, Saipul Iman dari Fraksi PKB, menjelaskan sejumlah kekurangan yang mencolok.
“Kami temukan paving yang bergelombang, dinding kamar mandi yang tidak rapi, dan besi holo di pusat oleh-oleh menggunakan sambungan, padahal panjangnya hanya sekitar dua meter. Ini jelas tidak sesuai harapan,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp kepada media.
Komisi III menekankan pentingnya menjaga kualitas proyek mengingat gerai ini akan menjadi fasilitas strategis bagi pelaku UMKM lokal.
“Kami menginginkan hasil akhir yang sesuai spesifikasi. Jangan sampai ada masalah kualitas karena ini menyangkut citra kota dan pelaku usaha,” tandasnya.
Sidak tersebut melibatkan beberapa pihak, termasuk perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menanggapi temuan sidak, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Setiorini Sayekty, menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan perbaikan sebelum tahap serah terima pertama (P1).
“Kekurangan seperti paving bergelombang dan lainnya akan kami perbaiki. Proyek ini belum selesai, jadi masih ada waktu untuk menyempurnakannya,” ujarnya.
Proyek Gerai UMKM ini diharapkan dapat mendukung pemasaran produk lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan lokasi strategis dan potensi besar, gerai ini digadang-gadang menjadi daya tarik baru bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.
Namun, dengan adanya temuan kekurangan dalam pengerjaan, DPRD mendesak Dinas PUPR dan kontraktor untuk memastikan perbaikan dilakukan tepat waktu agar proyek ini bisa selesai dengan hasil maksimal. (Bambang)
Comment