“Kami usahakan di Perubahan APBD. Soalnya di APBD induk, tidak ada anggaran pembelian seragam. Kalau dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4,5 Miliar,” jelasnya.
Disebutkan, tak hanya Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Walikota juga meminta program seragam gratis tetap jalan seperti tahun sebelumnya, meski suasana pandemi virus Corona. Atas permintaan tersebut, M Maskur akan mengajukan anggaran pengadaan seragam gratis.
“Tetap kami ajukan. Apalagi, DPRD mendukung kami. Anggarannya dari Dana Insentif Daerah (DID),” ungkapnya.
M Maskur mengaku, belum tahu apakah nantinya pemerintah pusat akan mengucurkan dana yang diajukan. Mengingat, DID untuk dinasnya hingga kini belum ditransfer atau dikucurkan. Dampaknya, saat ini dinas yang dipimpinnya kesulitan anggaran.
“Anggaran di dinas kami sudah tidak ada. Biaya penerimaan siswa baru, kami masih ngutang,” tandansya.
Hingga saat ini, Disdikbud belum membayar biaya PPDB kepada pihak ketiga. Dikatakan, pihaknya menggaet atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan PPDB. Terutama soal aplikasi untuk mempermudah siswa mendaftar sekolah secara online.
“Sekitar Rp 30 Juta. Belum dibayar, karena nggak ada dananya,” pungkasnya. (Bambang)
Comment