Probolinggo, Jumat 3 April 2026 | News Satu- Kinerja Kinerja serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD. Dalam forum tersebut, terungkap sejumlah persoalan krusial, mulai dari rendahnya realisasi anggaran hingga hambatan dalam pelayanan perizinan bangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Eko Wahyu, menilai capaian serapan anggaran di beberapa sektor masih jauh dari target. Ia mencontohkan bidang tata ruang yang baru mencapai sekitar 39 persen. Selain itu, ia juga mengkritisi pola berulang setiap tahun terkait anggaran kegiatan mediasi yang dinilai tidak efektif.
“Serapan anggaran mediasi selalu rendah setiap tahun, padahal nilainya cukup besar. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR menjelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bukan disebabkan oleh kegagalan proyek fisik, melainkan karena efisiensi dalam proses pengadaan melalui sistem e-purchasing, khususnya untuk pengadaan tangki septik.
“Selain itu, terdapat proyek pembangunan yang mengalami pemutusan kontrak sehingga turut memengaruhi capaian anggaran,” tandasnya.
Tak hanya itu, PUPR juga mengakui adanya kendala dalam pelayanan perizinan bangunan, terutama dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh tumpang tindih lahan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kinerja konsultan yang kurang responsif, serta gangguan teknis pada sistem digital SIMBG,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mendorong perbaikan tata kelola anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik. DPRD menegaskan perlunya transparansi, efektivitas program, serta penguatan sistem digital agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. (Bambang)