Sampang, Jumat 22 Agustus 2025 | News Satu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola birokrasi. Hingga kini, terdapat enam jabatan kepala dinas yang belum terisi secara definitif. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas pelayanan publik, meski sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan, menegaskan jabatan kepala dinas tidak boleh dibiarkan kosong.
“Kalau kepala dinas, tidak mungkin kosong. Pasti ada PLT. Tapi untuk pengisian definitifnya, memang harus melalui mekanisme dan saat ini sudah masuk masa enam bulan,” tegasnya.
Menurut Yuliadi, proses pengisian jabatan definitif memerlukan tahapan sesuai aturan pemerintah. Pemkab Sampang berkomitmen menuntaskan persoalan ini agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap birokrasi daerah.
“Kami memastikan proses ini segera diselesaikan. Jadi masyarakat diminta bersabar karena waktunya sudah dekat,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Sampang, Bayu Pamungkas Kusprasetyo, menyebut pihaknya sudah melakukan inventarisasi jabatan kosong. Tahap berikutnya adalah penyampaian nominasi kandidat kepada tim penilai kinerja sebelum diajukan kepada Bupati.
“Semua mekanisme harus sesuai aturan agar pejabat yang dipilih benar-benar kompeten,” jelas Bayu.
Kekosongan enam jabatan kepala dinas ini memunculkan sorotan publik, mengingat sektor-sektor penting membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan terarah. Pengamat menilai, penundaan pengisian jabatan definitif bisa berdampak pada lambatnya realisasi program prioritas, lemahnya koordinasi antar-OPD, dan turunnya kualitas pelayanan publik.
Dengan janji percepatan pengisian jabatan, Pemkab Sampang diharapkan mampu meningkatkan stabilitas birokrasi, efektivitas pemerintahan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. (Ahmad)
Comment