News Satu, Sampang, Senin 14 Agustus 2017- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang menerapkan lima (5) hari sekolah atau Full Day School mendapatkan reaksi keras dari sejumlahan kalangan. Bahkan untuk menolak Permendikbud tersebut, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang, Madura, Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi demo ke kantor DPRD setempat.
“Kami menolak penerapan Permendikbdud nomor 23 tahun 2017, sebab itu akan sangat mengganggu psikologi siswa. Selain itu, para siswa di Sampang rata-rata mengaji di Pesantren pada sore harinya,” ujar Korlap Aksi Lukman Hakim, Senin (14/8/2017).
Ia mengatakan, seharusnya Pemerintah khususnya Mendikbud tidak menerapkan Full Day School ini, karena di Madura khususnya di Kabupaten Sampang, siswanya pada sore hari pasti mengaji di Pesantren. Jika hal ini diterapkan, maka sangat mengganggu para kegiatan para siswa yang menimba ilmu di Pesantren.
“Permendikbud tersebut tidak boleh diterapkan, karena akan sangat merugikan bagi para siswa, dan 1.600 Madrasyah Diniyah (MD) akan merasakan dampak dari peraturan baru ini,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengatakan, pihaknya sangat sepakat apa yang diusulkan oleh para Aktivis PMII ini, untuk melakukan penolakan terhadap penerapan Full Day School (FDS).
“Semua ormas Islam, baik NU maupun Muhammadiyah di Sampang memang menolak pemberlakuan FDS ini, karena memang tidak cocok atau sangat membebani para siswa,” ujarnya.
Setelah mendapatkan dukungan dari para Wakil Rakyat untuk menolak penerapan Full Day School (FDS), para Aktivis PMII ini langsung melakukan aksinya ke kantor Pemkab Sampang. Namun sesampainya di Kantor Pemkab Sampang, para aktivis ini harus pulang dengan rasa kecewa, sebab Bupati Sampang Fadhillah Budiono sedang tidak ada di tempat, sedangkan, Sekda Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso sedang memimpin rapat. (Mad)
Comment