oleh

Inilah 10 Rekomendasi Pansus LKPJ Terhadap Bupati Sumenep

News Satu, Sumenep, Jumat 28 April 2017- Inilah sepuluh (10) Rekomendasi terhadap Pemerintah daerah kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati pada tahun 2016. Salah satu yang menjadi catatan Pansus DPRD diantaranya masalah pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat kecil yang disampaikan dalam rapat paripurna istimewa di Graha Paripurna DPRD Sumenep.

Selain masalah pelayanan, dalam sepuluha (10) rekomendasi Pansus DPRD Sumenep ini juga merekomendasikan masalah pentingnya reformasi birokrasi dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kinerja dan kompetensinya.

Disamping itu, pengembangan bandara juga diharapkan menjadi prioritas demi tercapainya Visit Sumenep Years 2018. Bahkan, untuk memenuhi standard pelayanan minimal, pelayanan pada bidang kesehatan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa diskriminasi.

“Pemkab Sumenep perlu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik,” kata Ketua DPRD Sumenep, H. Herman Dali Kusuma, saat melaporkan hasil pansus, Jumat (28/4/2017).

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, selain pelayanan, program pemberdayaan masyarakat juga perlu menjadi prioritas. Seperti, program penciptaan wirausaha muda yang perlu diberikan wadah dengan memberikan bantuan pemasaran dan promosi produk yang dihasilkan.

Lanjut Bendahara DPC PKB Sumenep ini, tidak Cuma itu, Pemkab juga perlu membuat regulasi yang melindungi kepentingan petani tembakau, sehingga program DBHCT bisa dirasakan manfaatnya.

“Pentingnya prioritas terhadap bantuan hibah kepada masyarakat untuk secepatnya direalisasikan,” ujarnya.

Selain itu, Pansus DPRD juga menyoroti, perlunya transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah agar target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terpenuhi.  Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan peningkatkan belanja modal dalm pengelolaan keuangan daerah, serta demi terwujudnya situasi yang kondusif  bagi para investor, perlu dibuat regulasi yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada para investor.

“Setiap program perlu adanya regulasi dan transparansi agar situasi bisa kondusif,” pungkasnya. (Roni)

Komentar