oleh

Kabupaten Kepulauan; Warga Kepulaun Menilai Dukungan Bupati Sumenep Sekedar Wacana

News Satu, Sumenep, Selasa 18 April 2017- Keinginan masyarakat kepulauan untuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) atau Kabupaten Kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur terus bergulir dan mendapatkan respon dari masyarakat kepulauan. Bahkan dukungan dari Bupati Sumenep, A Busyro Karim akan terbentuknya Kabupaten Kepulauan dinilai hanya wacana saja.

Terbukti pada saat di wawancarai Newssatu.com, orang nomor satu di Sumenep tersebut masih mempertanyakan mempertanyakan tentang daerah yang akan dijadikan Pusat Pemerintahannya bila benar-benar terealisasi, semisal di Pulau Kangean, Sapeken, Sepudi, Masalembu atau yang lainnya?.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Yani, warga asal Pulau Kangean yang juga sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) mengatakan, Pada hakikatnya, keinginan masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan ini untuk kesejahteran masyarakat, karena saat ini wilayah Sumenep selain besar juga banyak pulau-pulaunya.

Namun pernyataan Bupati terhadap dukungan terhadap DOB tersebut masih dinilai sebuah wacana dan menimbulkan kontradiksi, sedangkan saat ditanyakan persoalan anggaran  persiapan Kabupaten Kepulauan, Bupati malah menyatakan “itu urusan gampang”, hal ini membuktikan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep masih tidak mau Kepulauan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).

“Disatu sisi Bupati mendukung, tapi disisi lain seakan membenturkan pulau satu ke yang lain, bukan malah ikut berpartisipasi dalam mencari solusinya, sehingga saya bisa berasumsi dukungan Bupati hanya sebatas wacana belaka,” pria yang akrab disapa Yani ini kepada newssatu.com, Selasa (18/04/2017).

Lanjut Yani, sebenarnya keinginan DOB ini, lahir dari bawah, terutama yang paling bersuara keras itu datangnya dari masyarakat Kepulauan Kangean, sehingga tidak ada tendensi apapun, kecuali hanya pada konteks kesejahteraan warga Kepulauan yang sampai saat ini jauh dari kata sejahtera itu, dengan kompleksitas persoalan yang ada dan solusinya bisa teratasi bilamana ada pemekaran di Kabupaten Sumenep.

“Saya berharap, peran Bupati itu nyata adanya, jangan sampai bermanuver yang bisa menteruraikan warga antar pulau, dengan mempertanyakan daerah yang pantas jadi Pusat Pemerintahannya,” ujarnya.

Ketika ditanya, pulau mana yang layak jadi pusat pemerintahan? Yani menjawab secara diplomatis, bahwa yang siap saat ini untuk jadi pusat pemerintahan iaitu Pulau Kangean, selain karena posisinya ditengah-tengah antara pulau Masalembu, Sepudi, Sapeken dan pulau lainnya, juga lebih awal bersuara tentang keinginan DOB itu.

“Kangean lebih siap dijadikan pusat pemerintahan, tapi ini kan tidak mutlak, karena ini soal komunikasi yang baik dan lobi terhadap pulau lain, sehingga menghasilkan kesepakatan dengan tidak ada konflik, dan disinilah peran pemerintah yaitu Bupati untuk memfasilitasi terjalinnya komunikasi antar warga pulau itu,” pungkasnya. (Roni)

Komentar