Kinerja OPD Tak Sesuai Pakta Integritas, Bupati Harus Beri Sanksi Tegas
Kinerja OPD Tak Sesuai Pakta Integritas, Bupati Harus Beri Sanksi Tegas

News Satu, Sumenep, Senin 8 Januari 2018- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) harus menandatangani Pakta Integritas dan dan Perjanjian kinerja, sebelum melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Hal itu dilakukan, agar kinerja para pimpinan OPD tidak hanya rutinitas dan harus penuh tanggungjawab dalam melaksanakan APBD.

“Pakta Integritas dan Perjanjian kinerja ini, jangan hanya bersifat serimonial saja. Melainkan para OPD kinerjanya harus sesuai dengan Pakta Integritas yang ditandatanganinya tersebut,” kata Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, Senin (8/1/2018).

Lanjut Politisi DPC PKB Sumenep ini, jika ternyata dilapangan para pimpinan OPD bekerja tidak sesuai dengan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang ditandatanganinya tersebut, maka penandatanganan itu hanya serimonial belaka dan mengelabui masyarakat. Padahal, Anggota DPRD Sumenep telah bekerja sebagai tugas fungsinya dengan mempercepat pembahasan dan pengesahan APBD 2018, bahkan pengesahan APBD 2018 merupakan tercepat di Indonesia.

“Tujuan kami mempercepat pembahasan dan pengesahan APBD 2018 agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan target. Namun jika pada tahun ini masih tetap saja tidak sesuai dengan target, ya berarti OPD di Pemkab Sumenep tidak bekerjas sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Herman.

Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada Bupati Sumenep untuk selalu memberikan warning kepada Pimpinan OPD dan memberikan sanksi kepada Pimpinan OPD yang kinerjanya tidak sesuai dengan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.

“Harus ada sanksi tegas pada Pimpinan OPD yang kinerjanya tidak sesuai dengan Pakta Integritas,” tukasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2017 ada salah satu Pimpinan OPD yang kinerjanya sangat mengecewakan, bahkan ada Bantuan Sosial dan Hibah yang tidak terealisasi kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari anggaran tersebut.

“Ada Pimpinan OPD yang kinerjanya sangat kurang efektif, bahkan merugikan masyarakat. Jadi pada tahun 2018 kejadian seperti itu tidak terjadi lagi,” tutupnya kepada newssatu.com. (Roni)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.