oleh

Minim Anggaran Kelistrikan, Kepulauan Sumenep Pasti Tetap Gelap Gulita

News Satu, Sumenep, Rabu 5 April 2017- Minimnya anggaran untuk jaringan listrik yang hanya dialokasi sebesar Rp 7 miliar dalam APBD Sumenep, Madura, Jawa Timur pada tahun 2017, dapat dipastikan wilayah kepulauan akan tetap gelap gulita.

“Anggaran tersebut masih dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat Sumenep terhadap listrik,” kata Asep Irama, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Rabu (5/4/2017).

Bahkan, menurut Asep, meskipun ada kenaikan hingga dua kali lipat, dibandingkan dengan tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 miliar, akan tetapi masih di bawah Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Padahal postur APBD Sumenep tahun 2016 menyentuh angka Rp 2 triliun, tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Pulau Madura.

“Tahun 2016 misalnya Kabupaten Sampang alokasi anggaran untuk pengadaan jaringan listrik mencapai Rp 12 miliar, tipis jika dibandingkan dengan Kabupaten Pamekasan yang menyentuh angka Rp 15 miliar,” terang Asep.

Dengan jumlah APBD Sumenep tahun 2017 yang di atas Rp 2 triliun, seharusnya angagran untuk jaringan listrik Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar.

“Di Sumenep jika dilihat dari rasio pengguna listrik PLN dan non PLN seperti pemamfaat program panel tenaga surya terpusat dan pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) berada kisaran di angka 52,48% dari 322.393 rumah tangga,” ungkapnya.

Dengan anggaran yang ada tersebut, sangat kecil sekali untuk bisa mempercepat masyarakat menikmati aliran listrik. Apalagi dari jumlah tersebut harus dibagi antara kepulauan dan daratan. Selama ini untuk daerah kepulauan ada sekitar 42 dari 48 pulau berpenghuni yang belum menikmati aliran listrik.

“Jika untuk tahun anggaran berikutnya (anggaran tahun 2018, red) tidak ada kenaikan secara signifikan, maka dalam sepuluh sampai lima belas tahun ke depan daerah kepulauan tetap akan gelap,” ujar Asep.

Asep mengatakan, untuk Kepulauan Gili Genting diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp 8 miliar. Sedangkan di Pulau Raas membutuhkan anggaran sebesar Rp 43 miliar untuk pengadaan listrik.

“Nyatanya setiap tahun, anggaran untuk pengadaan listrik tidak ada kenaikan yang cukup signifikan. Padahal itu hanya untuk pengadaan listrik, belum lagi untuk anggaran pembangunan insfrastruktur seperti jalan yang tahun ini anggarannya juga menurun. Ini kan aneh,” ucapnya.

Ia menambahkan, listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan saja. Selain itu untuk menggerakkan berbagai aktifitas ekonomi masyarakat, seperti home industri yang sangat bergantung kepada pasokan listrik.

“Akibat minimnya pasokan listrik terutama di daerah kepulauan, optimalisasi potensi lokal sebagai roda perekonomian masyarakat berbasis kekayaan alam belum dapat digerakkan dengan baik,” pungkasnya. (RH)

Komentar