oleh

Pemkab Sumenep Dinilai Tak Serius Bangun Infrastruktur Di Kepulauan

News Satu, Sumenep, Rabu 11 Oktober 2017- Pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) selalu dikeluhkan oleh warga setempat. Bahkan warga kepulauan menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tidak serius dalam melakukan pembangunan infrastruktur, bahkan menjadi dialog hangat pada saat Bupati bersama OPD melakukan kunjungan safari kepulauan.

“Pembangunan infrastruktur di Kepulauan masih sangat minim,” kata Badrul Aini, Anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan Kangean, Rabu (11/10/2017).

Menurutnya, setiap tahun APBD Kabupaten Sumenep untuk pembangunan infrastruktur selalu timpang penganggarannya antara daratan dengan kepulauan. Sehingga banyak masyarakat kepulauan menilai, selama ini selalu di anak tirikan oleh Pemerintah Daerah.

“Wajar saja, kami (Masyarakat kepualauan, red), selalu beranggapan di anak tirikan oleh Pemerintah Daerah,” tukasnya.

Terbukti, lanjut Badrul Aini, jalan utama di kepulauan Sapudi menuju Kecamatan Nonggunong mengalami rusak parah sejauh 12 meter. Hal yang sama juga terjadi di jalan utama menuju kantor Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean juga kondisinya sangat memprihatinkan.

“Itu beberapa contoh saja, sebenarnya masih banyak jalan rusak di kepulauan yang tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, saat ini Pemerintah Daerah telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah pusat untuk pembangunan Infrastruktur di Kepulauan.

“Pemerintah Daerah telah mengajukan proposal untuk pembangunan infrastruktur ke pemerintah pusat,” kata orang nomor satu di Sumenep ini.

Tidak hanya itu, lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep ini, pihaknya juga menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

“Jadi selain pengajuan proposal, saya juga meminta kepada bapak Presiden saat berkunjung ke Sumenep, sebab jika menggunakan APBD pembangunan infrastruktur kepulauan memakan waktu lama, namun jika menggunakan anggaran APBD maka akan semakin cepat, karena anggarannya besar,” imbuhnya. (Ozi)

Komentar

News Feed