oleh

Potret Buram Penyeberangan Talango Kalianget, Warga Gruduk Kantor Kecamatan Talango

News Satu, Sumenep, Senin 11 September 2017- Tidak adanya langkah dari Pemerintah Daerah maupun kantor Kecamatan dalam melancarkan penyeberangan Talango-Kalianget, membuat warga Talango gruduk kantor Kecamatan setempat. Mereka menuntut agar Kecamatan segera menertibkan penyeberangan tersebut, sebab untuk menyeberang saja mereka harus antri berjam-jam.

Bahkan antrian panjang kendaraan roda empat baik disisi timur dermaga Talango maupun sisi barat Kalianget menjadi fenomena rutin dan tak jarang terjadi. Bukan hanya sebatas pada moment-moment tertentu menjelang hari-hari besar, libur panjang, dan musim gawe, tapi hampir tiap hari, pagi, sore hingga malam penyeberangan selalu diwarnai kemacetan kendaraan begitu panjang, hingga di depan Mapolsek Kalinget dan Mapolsek Talango untuk menunggu giliran.

Dua armada tongkang yang beroperasi secara giliran, sepertinya tidak ideal untuk melayani penyeberangan Talango Kalianget secara normal. Sekarang ini, Menyeberang Kalianget-Talango tidak lagi hanya bisa dilalui dalam waktu 5 hingga 10 menit, tapi butuh satu hingga dua jam baru bisa naik tongkang. Tak hanya aktivitas penyeberangan orang yang terhambat, akibat tidak normalnya penyeberangan itu pula proses distribusi barang khususnya ke Talango juga terlambat.

“Padahal penyeberangan hanya memakan sekitar 10 menit saja, tapi karena tidak ada petugas yang menertibkan, maka masyarakat yang akan menyeberang harus antri berjam-jam,” kata Ibniyanto, koordinator Aksi, usai mendatangi kantor Kecamatan setempat, Senin (11/9/2017).

Realitas yang terjadi seperti sekarang ini tidak menguntungkan baik dari aspek sosial maupun ekonomi masyarakat khususnya yang tinggal di Talango. Mobilitas sosial-ekonomi masyarakat tidak lagi normal, akibat carut marutnya penyeberangan yang sejatinya menjadi urat nadi perekonomian.

Kemacetan panjang yang selalu terjadi sebenarnya bukan faktor semakin meningkatnya volume kendaraan pribadi dan terbatasnya operasional armada. Persoalnnya sebenarnya kompleks, mulai soal tata kelola usaha penyeberangan, Managemen, jam operasional, sarana infrastruktur dan fasilitas penyeberangan hingga ketidak pedulian Pemerintah.

“Belum lagi, kondisi jalan akses dermaga khususnya di Talango yang tidak representatif. Kondisi jalan di Talango tidaklah ideal sebagai akses masuk dermaga sekaligus pasar induk Kecamatan, bahkan tempat mangkal becak,” ungkapnya.

Sempitnya jalan, aktivitas bongkar muat barang dan angkutan penumpang, becak motor yang mangkal di akses dermaga melengkapi peroblem penyeberangan Talango-Kalianget. Ditengah kesemrawutan penyeberangan tersebut muncul “spekulan” oknum yang memanfaatkan kemacetan dengan memarkir kendaraan bermodus antrian untuk ditukar dengan pengendara lain dibelakangnya seharga Rp 25 ribu, lebih tepatnya jual beli antrian.

“Kami punya bukti dan saksi, Tapi Kecamatan Dan pihak terkait perlu investigasi masalah Calo tiket penyeberangan,” tandasnya.

Selain itu, kwalitas pelayanan pekerja tongkang yang buruk, tidak jelasnya tarif tiket kendaraan tergantung pada selera petugas, dan tidak transparannya rincian tarif tiket (Retribusi Daerah, Jasa Raharja, dan Jasa Angkutan, red), fasilitas dermaga yang tak representatif, dan tata kelola penyeberangan tanpa kendali Instansi Pemerintah menambah daftar rentetan persoalan penyeberangan yang dikeluhkan masyarakat.

Sementara, Camat Talango Nasahbandy mengatakan, pihaknya akan memanggil tiga pemilik kapal tongkang. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperlancar transportasi penyeberangan Talango menuju Kalianget.

“Saya akan memanggil tiga pemilik tongkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya. (RN1)

Komentar