News Satu, Sumenep, Selasa 16 Juni 2020- Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BLT-APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dianggarkan 27 miliar untuk warga terdampak Covid-19.
Namun, dalam realisasinya masih terdapat data yang tidak valid. Bahkan, bantuan senilai 200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam setiap bulan itu hingga saat ini masih tersedia 24 kouta.
“Kita mendapatkan anggaran 27 miliar, kita siapkan 42 ribu KPM untuk penerima BLT-APBD. Sampai saat ini dari usulan itu setelah kita cocokkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), ada yang ganda, ada yang sudah menerima sebelumnya, dan lain-lain,” ungkap Moh. Iksan Kadinsos Sumenep, Selasa (16/6/2020).
Ia menyampaikan bahwa, pihaknya akan menyampaikan ke Kepala Desa (Kades) untuk segera mendata bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLT-APBD tersebut.
“Yang sudah masuk ke kami itu sekitar 38 ribu. Setelah dibersihkan sisanya itu tetap 38 ribu, ini butuh solusi. Makanya nanti saya berusaha untuk ijin ke pak Bupati, apakah yang 24 kouta ini kita bersihkan lagi. Nanti sisanya agar mencapai 42, kita cari lagi orang-orang yang tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali,” katanya.
Menurutnya, adanya data yang tidak valid itu disebabkan oleh human error, data ganda, dan ada orang yang tidak berhak menerima namun tetap di usulkan.
“Selain di anggaran 27 miliar itu, ada anggaran untuk sembako yang disalurkan kepada keluarga yang diisolasi. Kemudian juga kepada kampung tangguh, lalu insyaallah akan kami bantu juga pada pondok pesantren tangguh,” bebernya.
Ia berharap, agar Kades bisa mengusulkan warga yang dirasa tidak mampu untuk mendapatkan BLT-APBD tersebut.
“Kalau masih bisa lewat Desa, ya lewat Desa. Jika ada Desa yang hanya ada satu yang lolos, saya anjurkan kepada Kades, ayo tambahkan lagi,” tambahnya.
Iksan menegaskan bahwa, data ganda tidak akan terdaftar jika masih tetap didaftarkan untuk menerima BLT-APBD.
“Satu KK saja itu diketahui, jadi tidak bisa memanipulasi. Jadi untuk masyarakat Sumenep yang belum menerima bantuan harus cepat diajukan. Regulasi tetap mengajukan ke Desa terlebih dahulu,” pungkasnya. (Hasan)
Comment