News Satu, Sumenep, Selasa 27 Februari 2024- Belasan aktivis yang tergabung dalam Pusat Kajian dan Analisis Kebijakan Daerah (Pusaka) menggelar aksi demo ke Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur. Mereka mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermasalah sebaiknya dibubarkan.
Dalam orasinya Muhsin menyatakan, dasar dari didirikanya BUMD di Kabupaten Sumenep adalah untuk peningkatan perekonomian daerah yang sesuai dengan amanah undang-undang tentang Pemerintah Daerah pasal 331 yaitu untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba atau keuntungan.
Manfaat yang nyata tentu dapat mendongkrak perekonomian bagi daerah membantu kebutuhan pelayanan dasar publik setelah dikontribusikan melalui pendapatan asli daerah. Semakin tinggi perolehan kontribusi yang diberikan BUMD maka akan semakin menguntungkan bagai masyarakat.
“Seharusnya BUMD itu harus memberikan kontribusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ternyata malah membebani APBD daerah,” katanya, Selasa (27/2/2024).
Lanjut Muhsin yang merupakan Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, di Kabupaten Sumenep ada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PD Sumekar, PT Sumekar Line, PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dan Bank BPRS Bhakti Sumekar.
PT Sumekar Line yang bergerak dibidang transportasi laut, namun nyatanya tidak memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan malah diduga menjadi sarang korupsi. Terbukti 2 mantan pejabatnya ditetapkan tersangka.
Comment