Menurut Ramli, untuk penunjang pengajuan pencairan, Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui DPMD setempat. Dan pencairan BLT dari anggaran DD sebesar Rp 600.000 per bulan itu, nyatanya masih tergantung dari kesiapan masing-masing Desa.
Sedangkan untuk penerima BLT sendiri sambungnya, adalah warga miskin yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Seperti mendapatkan Kartu Prakerja, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), atau bantuan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sayangnya, beberapa hari terakhir ada kesulitan untuk memposting di bagian IT-nya. Jadi ada data yang harus di-input dulu untuk bisa melakukan pencarian,” pungkasnya. (Hasan)
Comment