Sumenep, News Satu, Sabtu 28 Juni 2025- DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyoroti rilis yang dikeluarkan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang menyebut media menyebarkan informasi “provokatif dan fitnah”. Bahkan, Holik Anggota DPRD dari Partai Gerindra menilai arogan, tidak profesional, dan melecehkan kerja jurnalistik
Tidak hanya itu, Anggota DPRD dua periode ini juga menilai rilis tersebut dianggap memperkeruh situasi terkait rencana survei seismik 3D oleh PT Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) di perairan dangkal West Kangean. Alih-alih menenangkan polemik, SKK Migas justru yang menyebarkan rilis dari PT KEI tersebut dianggap menyulut bara konflik.
“Alih-alih meneduhkan, SKK Migas justru ikut memanaskan situasi. Bahasa sarkas seperti itu tak pantas keluar dari institusi negara,” ujar Holik, Sabtu (28/6/2025).
Politisi Gerindra ini menilai, SKK Migas gagal mengendalikan komunikasi krisis dan justru melepas rilis yang belum melalui verifikasi matang. Holik menuding SKK Migas membiarkan rilis mentah dari KKS PT KEI disebar tanpa penyaringan konten.
“Rilis itu seharusnya dikaji dulu, jika tidak sesuai dikembalikan ke KKS. Ini justru diteruskan ke media tanpa koreksi. Ini mencederai profesionalisme SKK Migas,” tukasnya.
Holik mengingatkan, SKK Migas membawa nama negara dan tidak boleh bertindak sembarangan apalagi menyerang media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Situasi di Sumenep terus memanas seiring dengan penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap rencana survei seismik migas oleh PT KEI Ltd. Sayangnya, langkah SKK Migas yang seharusnya bersikap netral dan persuasif justru dituding berpihak dan melecehkan kritik publik.
“Rilis seperti itu hanya menambah ketegangan, bukan solusi. Di mata kami, SKK Migas gagal jaga etika komunikasi publik,” tegas Holik.
DPRD Sumenep kini mendorong SKK Migas Jabanusa segera melakukan evaluasi internal dan meminta klarifikasi atas rilis yang menyulut amarah masyarakat dan jurnalis. (Roni)
Comment