Sumenep, Rabu 30 September 2026 | News Satu- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuka kembali akses transportasi udara ke Pulau Masalembu melalui program penerbangan perintis pada 2027 mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Kepulauan Masalembu, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., meminta pemerintah daerah memberikan kepastian dan penjelasan yang lebih konkret terkait target operasional Bandara Masalembu agar tidak menimbulkan harapan berlebihan di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul komitmen Pemkab Sumenep yang tengah mempercepat berbagai persiapan teknis guna mendukung pembukaan penerbangan perintis menuju Pulau Masalembu sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah kepulauan.
Menurut Juhairi, hingga saat ini progres aktivasi bandara di lapangan dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Sejumlah infrastruktur pendukung yang menjadi syarat operasional juga belum tersedia secara memadai.
“Saya meminta pihak eksekutif memperjelas yang dimaksud segera itu kapan waktunya. Jangan sampai masyarakat Masalembu diberikan harapan palsu,” tegas Ahmad Juhairi, Rabu (30/9/2026).
Politisi kepulauan tersebut menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum bandara benar-benar siap melayani penerbangan. Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya pasokan listrik yang memadai untuk mendukung operasional bandara secara penuh.
“Faktanya sampai sekarang pengerjaan aktivasi bandara belum mengalami kemajuan signifikan. Belum lagi sumber daya pendukung untuk memperlancar seluruh kegiatan bandara nantinya juga belum terpenuhi secara memadai, salah satunya keberadaan listrik yang sampai saat ini belum tersedia,” ujarnya.
Juhairi menegaskan transportasi udara memang sangat penting untuk mempercepat mobilitas warga dan menunjang layanan darurat. Namun di sisi lain, transportasi laut tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat Masalembu karena berfungsi sebagai jalur distribusi barang dan logistik dalam jumlah besar.
“Kalau ditanya penting atau tidak, keduanya sama-sama penting. Tetapi transportasi laut saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat karena yang dibutuhkan bukan hanya angkutan orang, tetapi juga angkutan barang dalam jumlah besar,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan pusat pembangkit listrik yang menjadi salah satu penunjang operasional bandara masih terkendala persoalan penyediaan lahan.
“Hingga saat ini masih terkait penyediaan lahan untuk pembangunan pusat pembangkit listrik yang belum selesai,” tambahnya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Juhairi menyatakan mendukung penuh upaya pemerintah membuka akses penerbangan ke Masalembu selama seluruh persyaratan teknis, infrastruktur pendukung, serta aspek keselamatan penerbangan benar-benar terpenuhi.
Menurutnya, pembangunan konektivitas kepulauan harus dilakukan secara realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan pemerintah daerah tetap optimistis Bandara Masalembu dapat kembali beroperasi melalui program penerbangan perintis.
Menurutnya, transportasi udara menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat kepulauan karena mampu memangkas waktu tempuh dan menjadi solusi saat cuaca buruk menghambat jalur laut.
“Kehadiran transportasi udara sangat penting sebagai alternatif antarmoda, terutama untuk menjangkau Pulau Masalembu yang memiliki jarak cukup jauh dari daratan utama,” kata Dadang.
Pemkab Sumenep menargetkan penerbangan perintis dapat beroperasi minimal dua kali dalam sepekan apabila mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Perhubungan.
“Saat ini pemerintah daerah tengah mempersiapkan sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA), pengaktifan kembali registrasi bandara, penyempurnaan sistem drainase, penyediaan kendaraan pemadam kebakaran bandara, hingga penyesuaian fasilitas penunjuk arah angin (windsock),” tandasnya.
Selain itu, Pemkab Sumenep bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Trunojoyo juga terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan sejumlah maskapai potensial, termasuk Susi Air.
Jika seluruh aspek keselamatan penerbangan memenuhi standar, maka uji coba penerbangan (flight test) yang direncanakan berlangsung pada 2026 akan menjadi dasar pengoperasian penerbangan perintis menuju Masalembu pada 2027.
“Kami, Pemkab Sumenep meyakini kehadiran transportasi udara akan mempercepat akses layanan kesehatan, mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan terluar Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (Robet)
