“Pengangkatan Komisaris tersebut terindikasi Nepotisme Mengingat Nurfitriana adalah istri Bupati. Selain itu, kabar yang beredar bahwa Nuis rfitriana sampai saat ini masih menjabat komisaris Bank BPRS meskipun sudah berstatus caleg DPRD Provinsi dari partai PKB,” ungkapnya.
Hal ini jelas bertentangan dengan PP nomor 54 tahun 2017 pasal 38 poin (K), yang menjelaskan bahwa calon anggota legislatif tidak boleh menjadi Komisaris BUMD. Dua tindakan Bupati tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Bupati Sumenep menggunakan tangan besi untuk menguasai BUMD.
“Bupati Sumenep telah menunjukkan sifat otoriter dan serakah dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pengangkatan Direksi PT. Sumekar Line dan pengangkatan Komisaris Bank BPRS,” pungkasnya.
Bahkan dari tindakan Bupati tersebut, Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) meminta DPRD Kabupaten Sumenep untuk menggunakan Hak Angketnya guna melakukan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran hukum atas keputusan-keputusan Bupati yang otoriter.
“Selain itu DPRD juga harus mengevaluasi panitia seleksi (PANSEL) pengangkatan Direksi PT. Sumekar Line terutama dalam hal profesionalisme dan netralitasnya,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma yang pada waktu itu menerima langsung aksi para Mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), berjanji akan menindaklanjuti semua tuntutan para mahasiswa.
“Ya, biar saya nanti tindaklanjuti,” jawabnya dengan singkat kepada pengunjuk rasa. (Sarif)
Comment