HEADLINEJATIMMADURAMIGASNEWSNEWS SATUPEMERINTAHANREGIONALSUMENEP

Infrastruktur Kangean Memprihatinkan, Migas Tak Jadi Berkah? 

×

Infrastruktur Kangean Memprihatinkan, Migas Tak Jadi Berkah? 

Sebarkan artikel ini
Infrastruktur Kangean Memprihatinkan, Migas Tak Jadi Berkah? 
Infrastruktur Kangean Memprihatinkan, Migas Tak Jadi Berkah? 

Sumenep, Jumat 15 Agustus 2025 | News Satu- Ironis, di tengah kekayaan sumber daya minyak dan gas bumi (Migas) yang melimpah, kondisi infrastruktur di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, justru memprihatinkan. Ketertinggalan pembangunan ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa asal Kangean di depan Kantor DPRD Sumenep, Jumat (15/8/2025), yang nyaris berujung bentrok dengan aparat kepolisian.

Aksi dimulai dengan orasi di pintu selatan gedung dewan. Massa menyuarakan tuntutan agar perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan diprioritaskan, sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati yang menegaskan perlunya percepatan pembangunan di pulau-pulau. Namun, ketegangan meningkat ketika sejumlah peserta aksi berlari ke pintu utara dan mencoba masuk melalui pintu utama DPRD.

Aparat kepolisian yang berjaga langsung melakukan penghalauan. Saling dorong pun tak terelakkan sebelum massa berhasil dipukul mundur keluar area kantor dewan.

Koordinator Lapangan, Abdurahman Shaleh, menegaskan bahwa Komisi III DPRD Sumenep harus mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk menjalankan amanat SK Bupati secara konsisten.

“Kami minta Komisi III tegas mendesak dinas terkait memprioritaskan pembangunan di kepulauan, khususnya di Kangean,” tegas Abdurahman.

Menurutnya, pembangunan di kepulauan jauh tertinggal dibanding wilayah daratan, meskipun daerah ini akan menjadi salah satu penyumbang devisa dari sektor migas.

“Infrastruktur jalan, dermaga, hingga fasilitas publik lainnya dinilai tak layak,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menyebut anggaran untuk pembangunan kepulauan sudah mulai direalisasikan sejak 2024 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Sejak 2024, DAK sudah masuk ke kepulauan. Bahkan tahun ini ada tiga titik pembangunan yang sudah dikerjakan di pulau,” kata Muhri.

Meski ada klaim realisasi, mahasiswa tetap mendesak DPRD lebih proaktif mengawal program agar tidak hanya berhenti di dokumen perencanaan. Mereka khawatir, proyek pembangunan hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa dampak nyata bagi warga.

Aksi ini berakhir setelah polisi dan perwakilan dewan menenangkan massa. Namun, pesan yang ditinggalkan jelas: warga kepulauan tak ingin lagi menjadi penonton dari kekayaan migas yang mengalir keluar daerah tanpa dirasakan manfaatnya di tanah kelahiran mereka. (Robet)

Comment