News Satu, Sumenep, Selasa 23 Mei 2017- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim), menghimbau kepada para Kepala Desa untuk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan pengajuan APBDes tepat waktu. Sebab pada tahun 2018, jika telah menyetorkan dua persyaratan tersebut, maka Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) akan hangus.
“Tahun 2018 aturannya sangat ketat, jika telah menyetorkan dua persyaratan tersebut, ya langsung dianggap hangus,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumenep Ahmad Masuni, Selasa (23/5/2017).
Lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep ini, dengan adanya peraturan baru tersebut, maka perangkat desa harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, sehingga setiap tahun tidak ada keterlambantan dalam pengajuan pencairan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat itu.
“Kami terus berupaya agar desa lebih cepat menyelesaikan APBDes, bahkan kami juga telah memberikan bimbingan khusus kepada perangkat desa,” ungkapnya.
Untuk tahun 2017, realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat ini masih banyak pengecualian. Meskipun masih banyak desa yang terlambat dalam pengajuan LPJ maupun APBDes, pencairan dana tersebut masih bisa dialihkan pada periode berikutnya.
“Akan tetapi pada tahun 2018 jangan coba-coba seperti itu, maka akan langsung hangus DD dan ADD-nya,” ujar Masuni.
Pada tahun 2017 ini kinerja perangkat desa di Kabupaten Sumenep dalam pengajuan syarat pencairan DD dan ADD masih belum maksimal, terbukti meski memasuki pertengahan tahun 2017, hingga saat ini baru 20 persen Desa yang telah merampungkan APBDes dari 330 Desa yang ada di ujung timur pulau garam Madura.
“Masih kisaran 20 persen yang sudah rampung APBDes-nya,” pungkasnya. (Roni)
Comment