News Satu, Sumenep, Rabu 21 Februari 2024- Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta Pemkab setempat lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya membayar pajak.
Menurut anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, Pemkab harus lebih gencar lagi dalam sosialisasi dan pendampingan dalam kewajiban membayar pajak kepada masyarakat. Sebab, banyak masyarakat pelosok Desa banyak yang tidak memahami tentang wajib pajak.
“Jadi perlu lebih gencar lagi dalam sosialisasi dan pendampingan yang optimal kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak,” katanya, Rabu (21/2/2024).
Lanjut Politisi PDI Perjuangan Sumenep ini, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis. Sehingga, dengan ketidaktahuannya, mereka tidak membayar pajak PBB.
“Bukan mereka tidak mau bayar pajak PBB, melainkan karena mereka mengganggap masih gratis. Jadi sangat penting untuk terus melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa tentang kewajiban membayar pajak ini,” tandasnya.
Sementara, Kabid Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Akh. Sugiharto mengatakan, sebenarnya realisasi pajak daerah pada tahun 2023 sudah melampaui target, yakni dari Rp 6 miliar, yang terealisasi sebesar Rp 6,4 miliar.
“Sebenarnya, target awal sebesar Rp 5,5 miliar. Tetapi, di PAK 2023 dinaikkan menjadi Rp 6 miliar. Alhamdulillah masih melampaui target dengan mencapai Rp 6,4 miliar,” ungkapnya.
Comment