News Satu, Sumenep, Senin 21 Juni 2021- Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, menilai Pemerintah Daerah kurang serius dalam menangani Gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang kian marak dan menjamur. Bahkan, keberadaan Gepeng tersebut sangat meresahkan masyarakat.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Samieoddin, mereka meminta-minta dengan menyodorkan tempat uang. Tak hanya di lampu merah (traffic light), gepeng juga sering kali minta uang di sejumlah toko, cafe dan pasar.
“Gepeng ini persoalan lama. Kenapa masih banyak yang berkeliaran di Sumenep. Ini pertanyaan besar kepada pemerintah daerah,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samieoddin, Senin (21/6/2021).
Lanjut Politisi PKB Sumenep ini, persoalan gepeng di Sumenep, seharusnya sudah tidak ada lagi. Sebab, pemerintah daerah sejak lama mewacanakan akan menghapus bersih.
“Jika saat ini masih banyak gepeng berkeliaran, berarti pemerintah kabupaten (pemkab) Sumenep tidak serius dalam penanganannya,” tandasnya.
Persoalan gepeng ini, perlu penanganan serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Misalnya sambung dia, dengan memberikan pembinaan agar tidak lagi meminta-minta.
“Contohnya di tingkat desa, dengan memberikan bantuan melalui dana desa (DD). Atau menggunakan BUMDes agar bisa mempekerjakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan,” tukasnya.
Sedangkan di tingkat kabupaten mulai dari Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan harus turun langsung memberikan pembinaan berupa pelatihan pekerjaan berupa pengembangan ekonomi kreatif.
“Jadi tidak hanya diberikan bantuan. Setelah bantuan habis, gepeng akan berkeliaran lagi. Pemkab dan Pemdes harus berani memberikan modal kepada mereka agar ada keterampilan,” pintanya.
Pihaknya meminta jika sewaktu-waktu pihak terkait menemukan gepeng jangan hanya bisa menangkap dan membawa ke rumah perlindungan sosial (RPS).
“Artinya, mereka harus diberikan pemahaman untuk bisa bekerja mandiri. Sehingga tidak lagi menjadikan dirinya sebagai gelandangan atay pengemis,” pungkasnya. (Lim)
Comment