Sumenep, Jumat 2 Oktober 2026 | News Satu- Krisis air bersih akibat musim kemarau mulai meluas di Kabupaten Sumenep. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat permintaan bantuan air bersih terus meningkat, bahkan telah menembus lebih dari 30 titik dari wilayah daratan hingga kepulauan.
Lonjakan kebutuhan air bersih tersebut mendorong BPBD Sumenep mempercepat distribusi bantuan ke sejumlah daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Kepala BPBD Kabupaten Sumenep, Kamiluddin, mengatakan penyaluran bantuan air bersih saat ini difokuskan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan cukup serius, termasuk kawasan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses sumber air.
“Untuk saat ini yang sudah didistribusikan di Kecamatan Gayam ada dua titik, Kecamatan Nonggunong dua titik, dan Kecamatan Kangayan juga dua titik,” kata Kamiluddin, Jumat (2/10/2026).
BPBD mengungkapkan jumlah permohonan bantuan air bersih dari masyarakat terus mengalami peningkatan seiring berlanjutnya musim kemarau. Hingga awal Oktober 2026, jumlah pengajuan yang masuk telah mencapai lebih dari 30 permintaan yang berasal dari berbagai desa di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kondisi tersebut menunjukkan kekeringan masih menjadi ancaman serius bagi sejumlah daerah yang bergantung pada sumber air terbatas, terutama di kawasan kepulauan. Menurut Kamiluddin, BPBD akan terus memenuhi kebutuhan masyarakat selama stok air bersih masih tersedia dan permintaan yang diajukan sesuai dengan kondisi penanganan bencana kekeringan.
“Selama persediaan masih ada dan permintaan itu memang sesuai kebutuhan penanganan kekeringan, akan kami penuhi,” ujarnya.
Wilayah kepulauan menjadi salah satu fokus utama distribusi bantuan karena memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih saat musim kemarau. Selain Gayam, Nonggunong, dan Kangayan, BPBD juga menerima permohonan bantuan dari masyarakat di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting.
Permohonan tersebut mencakup bantuan tandon air dan distribusi air bersih untuk membantu warga yang mulai mengalami keterbatasan pasokan air. Namun, penyaluran bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu proses koordinasi antara BPBD dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat.
BPBD Sumenep menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah. Sejumlah pihak turut dilibatkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Lembaga seperti Baznas, sektor swasta, serta berbagai elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air.
“Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat permintaan bantuan terus meningkat dan diperkirakan masih akan bertambah jika musim kemarau berlangsung lebih lama,” pungkasnya.
BPBD memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan sebagai langkah darurat untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat hingga kondisi sumber air kembali normal.
Dengan meningkatnya jumlah permintaan bantuan dan meluasnya wilayah terdampak, pemerintah daerah terus memantau perkembangan kekeringan guna memastikan seluruh warga yang membutuhkan mendapatkan akses air bersih secara memadai. (Robet)
