Sumenep, Senin 9 Februari 2026 | News Satu- Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk kembali meneguhkan peran strategisnya di tengah derasnya arus informasi digital. Di era banjir informasi dan budaya viral, pers dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep, Supanji, menilai tantangan utama pers hari ini bukan lagi soal kecepatan menyajikan berita, melainkan menjaga marwah jurnalistik agar tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik.
Menurut Supanji, perubahan lanskap media akibat pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial telah menggeser pola konsumsi informasi masyarakat. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengaburkan fungsi utama pers sebagai penyaji informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan.
“HPN 2026 harus menjadi pengingat bahwa pers bukan hanya soal siapa yang paling cepat tayang, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran dan dampak sosial dari sebuah pemberitaan,” tegas Supanji, Selasa (9/2/2026).
Ia mengkritisi maraknya praktik jurnalisme instan yang kerap mengorbankan proses verifikasi demi mengejar trafik dan popularitas. Dalam pandangannya, kecenderungan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media arus utama.
“Ketika pers larut dalam logika viral semata tanpa verifikasi dan konteks yang memadai, yang dirugikan bukan hanya pembaca, tetapi juga marwah pers itu sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supanji menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial yang melekat, terutama dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat demokrasi lokal, serta menjadi penyeimbang informasi di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.
Pria kelahiran Pulau Giliraja ini juga mengingatkan media siber agar tetap konsisten mematuhi Kode Etik Jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik, isu politik, dan persoalan sensitif lainnya.
“Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Pers yang merdeka adalah pers yang berani, tetapi juga beretika dan berpihak pada kepentingan publik,” tandasnya.
Sementara itu, Dewan Pembina JMSI Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang juga Bupati Sumenep, menilai HPN 2026 sebagai momentum penting bagi insan pers daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya wartawan dan profesionalisme redaksi.
Menurutnya, media tidak boleh berhenti sebagai etalase informasi semata, tetapi harus berfungsi sebagai ruang edukasi publik yang membangun literasi dan kesadaran masyarakat.
“Pers daerah punya peran strategis dalam membangun peradaban informasi di akar rumput. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan masyarakat hanya karena abai pada prinsip-prinsip dasar jurnalistik,” pungkasnya. (Robet)
