Sumenep, Rabu 30 September 2026 | News Satu- Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sumenep. Warga Pulau Masalembu mengeluhkan lambannya pemerataan akses listrik, transportasi laut, serta infrastruktur dasar yang dinilai masih jauh dari harapan.
Keluhan tersebut disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, yang menegaskan bahwa persoalan listrik dan konektivitas menjadi hambatan utama bagi kemajuan wilayah kepulauan.
Menurut Juhairi, keterbatasan layanan dasar tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi sektor pendidikan, pelayanan publik, hingga mobilitas warga yang bergantung pada transportasi laut.
“Listrik, transportasi, dan infrastruktur menjadi kebutuhan utama masyarakat Masalembu. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan,” kata Ahmad Juhairi, Rabu (30/9/2026).
Masalah kelistrikan menjadi salah satu keluhan paling dominan yang disampaikan warga. Hingga kini, masyarakat masih menunggu realisasi pembangunan jaringan listrik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Warga berharap program pengembangan jaringan listrik oleh PT PLN dapat segera diwujudkan sehingga kebutuhan energi masyarakat kepulauan dapat terpenuhi secara lebih optimal,” lanjutnya.
Selain akses listrik, masyarakat juga meminta pembangunan pos keamanan laut guna meningkatkan pengawasan dan keselamatan di kawasan perairan Masalembu. Keberadaan pos tersebut dinilai penting mengingat tingginya aktivitas pelayaran yang menjadi jalur utama transportasi dan distribusi logistik warga.
Masalah infrastruktur jalan turut menjadi perhatian. Warga menilai perbaikan akses jalan dan peningkatan layanan transportasi laut sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus barang, memperkuat konektivitas antarpulau, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
“Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Warga berharap setiap program yang dijalankan benar-benar menyasar kebutuhan prioritas masyarakat kepulauan dan tidak hanya berfokus pada wilayah daratan,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan sosial juga mengemuka. Ancaman peredaran narkoba serta kerusakan lingkungan menjadi isu yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi mengganggu keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir dan kepulauan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Juhairi memastikan seluruh masukan warga akan dibawa ke DPRD Kabupaten Sumenep untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Ia menegaskan pembangunan wilayah kepulauan harus menjadi agenda prioritas agar kesenjangan yang selama ini terjadi dapat dikurangi secara bertahap.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan agar masuk dalam program prioritas pembangunan. Kepulauan seperti Masalembu tidak boleh terus tertinggal,” tegasnya.
Juhairi juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pembangunan wilayah kepulauan.
Menurutnya, pemerataan akses listrik, peningkatan transportasi laut, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.
“Pemerataan listrik dan infrastruktur di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara dengan wilayah lainnya,” pungkasnya. (Robet)
