Sumenep, News Satu, Kamis 17 Juli 2025- DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, tak mau lagi kompromi dengan masalah klasik petambak garam. Bahkan, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, mereka menebar ancaman keras kepada PT Garam dan para mafia percaloan yang selama ini diduga menjerat petani.
“Petani garam kita dikerjai mafia lahan dan dihancurkan oleh sistem sewa liar. Ini bukan saatnya tutup mata, tapi untuk membela rakyat,” tegas H. Masdawi, Ketua Pansus, Kamis (17/7/2025).
PT Garam Dinilai Lindungi Mafia Lahan: Petani Jadi Buruh di Tanah Sendiri
Hasil serap aspirasi lapangan mengungkap skema klasik, satu orang menyewa puluhan hektar dari PT Garam, lalu dibagi-bagi tanpa legalitas kepada petani kecil. Akibatnya, petani garam hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum.
“Ini praktek rente! Negara harus bersih dari mafia seperti ini,” ujar Politisi Partai Demokrat Sumenep ini.
Harga Garam Diumbar Tengkulak: DPRD Desak Penetapan Harga Acuan
Petani garam menjerit karena harga garam yang tak punya patokan, dikuasai pasar gelap. Masdawi mendesak Pemkab Sumenep mencontoh regulasi harga tembakau untuk melindungi petani garam.
“Jangan biarkan harga diatur tengkulak. Harus ada payung hukum harga garam,” tukasnya.
Data Produksi Garam Ditutup, DPRD Ancam Audit Terbuka
Pansus mengendus adanya “permainan” dalam data produksi. Mereka menginginkan adanya penimbangan resmi untuk setiap garam yang keluar masuk wilayah Sumenep.
“Kita curiga data ini disembunyikan. Negara wajib audit,” tandasnya.
Jalan Umum Disekat PT Garam, CSR Nihil, Rakyat Terjepit
Jalan akses warga yang diklaim milik PT Garam jadi pemantik amarah dewan. Parahnya lagi, CSR PT Garam yang seharusnya menjadi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar justru nihil.
“PT Garam lupa diri! CSR mereka nol besar. Jalan rakyat juga diklaim seenaknya. Ini penghinaan terhadap rakyat Sumenep,” geramnya.
Pansus DPRD Target Rampungkan Raperda 2025: Mafia Harus Disikat
Masdawi berjanji Raperda Perlindungan Petambak Garam rampung sebelum 2025 habis, kendati proses evaluasi provinsi sering jadi penghambat.
“Kalau ada yang main-main di provinsi, kita tagih! Ini soal keadilan rakyat, bukan proyek basa-basi,” pungkasnya. (Robet)
Comment