Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PKB, Irwan Hayat yang menyatakan, pihaknya akan menggelar Focus Group Discussion (FGD). Sehingga, dengan adanya FGD ini, maka akan diketahui dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan.
“Jadi rekomendasi itu, harus dilihat dulu dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kami (Fraksi PKB) menyarankan agar melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan melibatkan Anggota DPRD Sumenep untuk turun langsung ke masyarakat,” tandasnya.
Setelah ada persetujuan dari masyarakat dan sudah mengetahui dampaknya sangat kecil, baru Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mengeluarkan rekomendasi. Sehingga, kebijakan Pemerintah Daerah tersebut tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
“Pemkab harus memikirkan nasib masyarakat, bukan memikirkan nasib pemilik modal,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep.
Disinggung dengan rencana Pemerintah Daerah akan mengajukan draf perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033, Irwan Hayat dengan tegas mengatakan, hingga saat ini masih belum masuk ke BP2D masalah perubahan RTRW tersebut.
Namun, jika memang benar Pemkab mengajukan perubahan RTRW. Pihaknya akan mempertanyakan terlebi dahulu, apa dasar perubahan RTRW tersebut, dan apakah sudah ada hasil kajian Akademik dari draft pengajuan perubahan itu.
“Harus jelas, yang mendasari perubahan RTRW tersebut apa?, lalu apakah juga sudah hasil dari kajian sosial dan kajian lingkungannya, sebab ini akan berdampak langsung kepada masyarakat dan lingkungan. Takutnya perubahan itu hanya demi kepentingan penambangan fosfat yang tidak masuk pada RTRW sebelumnya,” kata Irwan Hayat.
Comment