AGROBISNISEKONOMIHEADLINENEWSNEWS SATUPEMERINTAHANREGIONALSUMENEP

Politisi PKB Sumenep Kritik Larangan Warung Buka 24 Jam

4594
×

Politisi PKB Sumenep Kritik Larangan Warung Buka 24 Jam

Sebarkan artikel ini
Politisi PKB Sumenep Kritik Larangan Warung Buka 24 Jam
Politisi PKB Sumenep Kritik Larangan Warung Buka 24 Jam

News Satu, Sumenep, Jumat 26 April 2024- Kritik terhadap kebijakan larangan warung kelontong, khususnya warung Madura, untuk beroperasi selama 24 jam yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM), terus bergema.

Hilman Dali Kusuma, seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep, menilai kebijakan ini sebagai tindakan yang tidak pro rakyat kecil.

“Dalam konteks ekonomi, kebebasan untuk berusaha di bumi sendiri harus dijaga. Larangan seperti ini tidak hanya mengekang usaha mikro, tapi juga mengurangi kesempatan untuk ekonomi mandiri,” ujar Hilman dalam pernyataannya pada Jumat (26/4/2024).

Menurut mantan Ketua DPRD Sumenep ini, pemerintah seharusnya memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, termasuk pemilik warung kecil, bukan membatasi mereka. Dia menegaskan bahwa warung kelontong, seperti warung Madura, memiliki peran penting dalam ekonomi lokal dan bisa menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang jika diberi kesempatan untuk berkembang.

“Ekonomi yang kuat haruslah inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil. Jika ada pembatasan, seharusnya lebih berlaku pada entitas besar yang memiliki daya tawar lebih besar,” tambahnya.

Hilman menyerukan perlunya kebijakan yang lebih progresif dan memperhatikan kepentingan rakyat kecil dalam mengatur sektor ekonomi.

“Saya menolak kebijakan tersebut, karena dinilai merugikan para pemilik warung dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.

Dengan demikian, kritik yang disampaikan oleh Hilman memperkuat suara-suara yang menuntut kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berpihak kepada rakyat kecil.

Adanya Peraturan Daerah Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Aturan yang mengatur jam operasional toko itu harusnya ada pengecualian untuk toko kecil yang dikelola secara mandiri oleh warga. (Robet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.