Kemacetan panjang yang selalu terjadi sebenarnya bukan faktor semakin meningkatnya volume kendaraan pribadi dan terbatasnya operasional armada. Persoalnnya sebenarnya kompleks, mulai soal tata kelola usaha penyeberangan, Managemen, jam operasional, sarana infrastruktur dan fasilitas penyeberangan hingga ketidak pedulian Pemerintah.
“Belum lagi, kondisi jalan akses dermaga khususnya di Talango yang tidak representatif. Kondisi jalan di Talango tidaklah ideal sebagai akses masuk dermaga sekaligus pasar induk Kecamatan, bahkan tempat mangkal becak,” ungkapnya.
Sempitnya jalan, aktivitas bongkar muat barang dan angkutan penumpang, becak motor yang mangkal di akses dermaga melengkapi peroblem penyeberangan Talango-Kalianget. Ditengah kesemrawutan penyeberangan tersebut muncul “spekulan” oknum yang memanfaatkan kemacetan dengan memarkir kendaraan bermodus antrian untuk ditukar dengan pengendara lain dibelakangnya seharga Rp 25 ribu, lebih tepatnya jual beli antrian.
“Kami punya bukti dan saksi, Tapi Kecamatan Dan pihak terkait perlu investigasi masalah Calo tiket penyeberangan,” tandasnya.
Selain itu, kwalitas pelayanan pekerja tongkang yang buruk, tidak jelasnya tarif tiket kendaraan tergantung pada selera petugas, dan tidak transparannya rincian tarif tiket (Retribusi Daerah, Jasa Raharja, dan Jasa Angkutan, red), fasilitas dermaga yang tak representatif, dan tata kelola penyeberangan tanpa kendali Instansi Pemerintah menambah daftar rentetan persoalan penyeberangan yang dikeluhkan masyarakat.
Sementara, Camat Talango Nasahbandy mengatakan, pihaknya akan memanggil tiga pemilik kapal tongkang. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperlancar transportasi penyeberangan Talango menuju Kalianget.
“Saya akan memanggil tiga pemilik tongkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya. (RN1)
Comment