HEADLINEJATIMMADURANEWSNEWS SATUPARPOLPOLITIKREGIONALSUMENEP

Puluhan Kader Demo, Tolak Akis Jasuli Jadi Ketua NasDem Sumenep

×

Puluhan Kader Demo, Tolak Akis Jasuli Jadi Ketua NasDem Sumenep

Sebarkan artikel ini
Puluhan Kader Demo, Tolak Akis Jasuli Jadi Ketua NasDem Sumenep
Puluhan Kader Demo, Tolak Akis Jasuli Jadi Ketua NasDem Sumenep

Sumenep, News Satu, Minggu 8 Juni 2025- Penolakan terhadap penunjukan Akis Jasuli sebagai Ketua DPD Partai NasDem Sumenep, Madura, Jawa Timur, makin memanas. Puluhan kader dan pengurus DPC dari berbagai kecamatan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPD NasDem Sumenep, Minggu (8/6/2025).

Aksi tersebut merupakan buntut dari kekecewaan atas rencana DPP NasDem yang dinilai tidak mempertimbangkan aspirasi kader di tingkat akar rumput. Para pengunjuk rasa menuntut agar keputusan tersebut dibatalkan dan proses penunjukan ketua dilakukan secara demokratis.

“Akis sangat tidak layak menjadi Ketua DPD NasDem Sumenep. Orang-orang di struktur sekarang pun banyak yang asal tunjuk, tanpa konfirmasi,” ujar Mohammad Hosen, Komandan Baret dan Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria, dan Tata Ruang DPD NasDem Sumenep.

Hosen juga menyatakan dirinya akan mundur dari kepengurusan bila Akis tetap dipaksakan menjadi ketua. Ia menyebut penunjukan ini bertentangan dengan semangat perubahan yang selama ini digaungkan Partai NasDem.

Sikap serupa juga datang dari sejumlah ketua DPC. A. Zaini, Ketua DPC NasDem Kecamatan Saronggi, menilai Akis minim kontribusi terhadap partai dan tidak aktif dalam kegiatan, termasuk saat pemilu.

“Kami tidak pernah melihat ia berjuang untuk partai. Kami menduga ini hasil manuver Akis ke elite DPW. Keputusan seperti ini membuat kami kecewa,” tandasnya.

Penolakan terhadap Akis Jasuli kini berkembang menjadi sebuah gerakan bernama ABA (Asal Bukan Akis). Gerakan ini didukung oleh mayoritas pengurus DPC NasDem se-Kabupaten Sumenep yang menyuarakan keberatan mereka melalui surat terbuka dan pernyataan resmi.

Mereka menuntut agar proses penunjukan ketua dilakukan secara transparan, partisipatif, dan mendengarkan aspirasi kader. Para kader juga memperingatkan agar DPP dan DPW Jatim tidak memaksakan kehendak, karena berpotensi memicu perpecahan dan menurunkan elektabilitas partai di tingkat lokal.

“Kalau ini dipaksakan, bisa jadi kami keluar semua. Ini bukan soal jabatan, tapi soal cara partai dijalankan. Jangan sampai keputusan elitis merusak soliditas di bawah,” pungkasnya. (Robet)

Comment